ACARA TVRI DIALOG NTB BUCARA "DARI DAPUR KE KANTOR POLISI", MITRA MBG BERSUARA: “JANGAN DAPUR TERUS YANG JADI KORBAN”
#MATARAM — Dalam dialog di Acara NTB BICARA yang disiarkan TVRI, Rabu sore, 23 April 2026. Polemik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru.
Kritik publik terhadap kualitas makanan justru berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian, memantik kegelisahan para mitra dapur di lapangan.
Ketua HIPMI Lombok Tengah, Muhammad Alam Syamei, yang juga merupakan mitra program MBG, akhirnya angkat bicara.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa posisi mitra dapur sejatinya sangat terbatas. Mereka hanya menyediakan tempat, fasilitas, dan peralatan, tanpa kewenangan mengatur teknis operasional maupun standar gizi.
“Kalau berbicara regulasi, kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi. Kami murni menyewakan tempat dan fasilitas,” tegasnya.
Namun ironisnya, ketika terjadi persoalan seperti dugaan keracunan atau masalah pangan lainnya, dapur justru menjadi pihak yang paling disorot bahkan ditindak.
“Dapur ini tidak bergerak, hanya fasilitas. Tapi ketika ada masalah, dapur yang ditutup. Ini yang menjadi keluh kesah kami,” ungkapnya.
Alam juga menyoroti adanya peran pihak lain dalam ekosistem MBG, mulai dari manajemen program, tenaga ahli gizi, hingga unsur pengawasan.
Menurutnya, tanggung jawab seharusnya tidak dibebankan sepihak kepada mitra dapur.
Di sisi lain, ia menepis anggapan bahwa mitra MBG hanya mengejar keuntungan. Meski secara hitungan kasar pendapatan dapur terlihat besar, faktanya sebagian besar mitra justru belum balik modal.
“Sekitar 99 persen mitra di NTB belum balik modal. Sementara aturan terus berubah, ini yang memberatkan kami sebagai pengusaha lokal,” jelasnya.
Padahal, lanjutnya, program MBG memiliki dampak sosial yang signifikan. Satu dapur bisa menyerap hingga 50 tenaga kerja, mayoritas dari masyarakat sekitar yang kurang mampu.
“Ini bukan sekadar bisnis. Ada efek domino ekonomi dan sosial. Tapi jangan sampai kami terus jadi pihak yang disalahkan,” tegasnya.
Pernyataan ini mempertegas adanya ketimpangan dalam implementasi program MBG di lapangan. Ketika tujuan mulia berbenturan dengan realitas, diperlukan evaluasi menyeluruh agar tidak ada pihak yang menjadi “kambing hitam”.
Media Metromini menilai, persoalan ini bukan sekadar dapur—tetapi soal tata kelola, tanggung jawab, dan keadilan dalam kebijakan publik. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#MBG
#MakananBergiziGratis
#HIPMI
#LombokTengah
#KeadilanKebijakan
#SuaraMitra
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.