Operasional 234 SPPG di NTB Dibuka Kembali, Ratusan Dapur Masih Ditutup
#NTB — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka kembali operasional 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah sebelumnya sempat disuspensi.
Pembukaan ini dilakukan menyusul terpenuhinya standar pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh ratusan dapur tersebut.
Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo, menyampaikan bahwa pencabutan suspend dilakukan secara bertahap, seiring dengan perbaikan yang dilakukan masing-masing SPPG.
“Selama dia sesegera mungkin melakukan perbaikan, kita cabut segera. Tapi kalau lama, itu yang kita harus dorong,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Kamis (23/4/2026) dilansir dari suarantb.com.
Meski demikian, BGN mencatat masih ada sekitar 149 dapur MBG yang belum dapat beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126 dapur belum memenuhi standar IPAL dan SLHS, sementara sisanya ditutup akibat kasus menonjol seperti keracunan makanan.
Penutupan ratusan dapur ini berdampak langsung terhadap capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekitar 200 ribu penerima manfaat sementara tidak mendapatkan layanan hingga dapur kembali beroperasi.
Saat ini, tercatat 781 SPPG aktif di NTB yang dinilai mampu melayani hingga 1,8 juta penerima manfaat. Untuk wilayah terpencil, jumlah SPPG telah mencapai lebih dari 100 unit, meski rata-rata melayani kurang dari 1.000 orang, bahkan di beberapa titik hanya 200–300 penerima.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, BGN membuka ruang bagi sekolah untuk memberikan masukan terkait menu makanan. Selain itu, inovasi seperti sistem prasmanan diperbolehkan selama tetap memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
“Program ini tidak hanya bertujuan mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan,” tegas Eko.
BGN juga memberi opsi kepada siswa yang tidak ingin menerima MBG untuk menyampaikan keputusan tersebut ke pihak sekolah atau SPPG guna menghindari pemborosan makanan. Isu food waste pun menjadi perhatian serius.
Sebagai langkah antisipatif, BGN berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendorong Gerakan Selamatkan Pangan serta memperkuat evaluasi distribusi dan variasi menu.
Ke depan, BGN menargetkan seluruh SPPG memiliki tenaga koki bersertifikat dan pengawas gizi profesional guna meningkatkan kualitas rasa, tampilan, serta kandungan gizi makanan.
“Di dalam juknis kita itu wajib memiliki chef bersertifikat. Kita dorong semua SPPG agar ada jaminan menu MBG lebih menarik,” pungkasnya. (#RED/AI/Agus)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #NTB #SPPG #MBG #BadanGiziNasional #GiziNasional #ProgramPemerintah
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.