Ironi “Gajah” di Bahu Jalan: Aset NTB Bocor, Tunjangan Pejabat Terus Gemuk
#MATARAM - Deretan baliho raksasa yang berdiri kokoh di sepanjang jalur strategis seperti bypass BIL–Mandalika hingga kawasan Senggigi kini disorot tajam. Bukan sekadar media promosi, tetapi diduga menjadi simbol kebocoran pendapatan daerah yang dibiarkan berlangsung terang-terangan.
Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menilai fenomena ini sebagai ironi besar di tengah klaim keberhasilan pendapatan daerah. Ia mengungkapkan, realisasi pajak daerah NTB memang mencapai 103% atau sekitar Rp1,67 triliun pada akhir 2025.
Namun di balik itu, sektor retribusi aset daerah justru mengalami penurunan drastis.
“Ini anomali. Pajak dikejar habis-habisan, tapi retribusi aset—khususnya sewa lahan—justru minus sampai 53 persen di awal 2026. Ini lubang besar yang sengaja ditutup,” tegas Ardiansyah, Jumat, 24 April 2026.
Menurutnya, banyak papan reklame berdiri di atas tanah milik pemerintah provinsi, khususnya di kawasan RUMIJA (Ruang Milik Jalan), tanpa pembayaran retribusi yang jelas. Sementara itu, para pengusaha reklame hanya membayar pajak ke pemerintah kabupaten/kota, tanpa menyentuh kewajiban sewa lahan ke provinsi.
“Ini yang saya sebut kebutaan struktural. Semua tahu, tapi seolah dibiarkan,” ujarnya.
Fasilitas “Gemuk”, Pengawasan “Kurus”
Sorotan juga diarahkan pada kesejahteraan aparatur di instansi pemungut seperti Bapenda dan BPKAD.
Berdasarkan regulasi terbaru, mereka mendapatkan insentif pemungutan hingga 2 persen dari realisasi pajak daerah, di luar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Tak hanya itu, berbagai fasilitas lain juga disebut tergolong mewah:
Dana operasional pemungutan untuk kegiatan lapangan
Kendaraan dinas lengkap dengan biaya BBM dan perawatan
#Insentif kinerja yang rutin cair setiap triwulan
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kinerja pengawasan aset daerah.
“Fasilitasnya premium, tunjangannya wah. Tapi ribuan tiang reklame di tanah provinsi seperti tak terlihat. Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi soal mau atau tidak,” kritik Ardiansyah.
Pertanyaan yang Tak Terjawab
Sejumlah persoalan mendasar pun mencuat:
Di mana sinkronisasi data antara izin RUMIJA dari Dinas PUPR dan pencatatan aset di BPKAD?
Mengapa sektor aset strategis di jalur pariwisata justru anjlok kontribusinya?
Apakah ada pembiaran sistematis atau praktik “koordinasi” di luar mekanisme resmi?
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai anjloknya sektor ini.
Rakyat Diminta Tidak Diam
NasPol NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Ardiansyah menilai, kebocoran pendapatan dari sektor aset adalah bentuk kerugian langsung bagi masyarakat.
“Kita tidak butuh pejabat yang hanya pintar memoles angka. Kita butuh keberanian menagih hak negara dari para pemain besar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, setiap rupiah yang hilang dari kebocoran aset berarti mengurangi hak pembangunan rakyat.
“Kalau tunjangan sudah kenyang, fasilitas sudah mewah, tapi aset tetap bocor—maka hanya ada satu kata: evaluasi,” pungkasnya. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#NTBBocor
#AsetDaerah
#BapendaNTB
#BPKADNTB
#RetribusiAset
#KebocoranPAD
#AuditAset
#TransparansiAnggaran
#SatpolPPNTB
#RUMIJA
#ReklameIlegal
#BeraniDanLugas
#MetrominiMedia
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.