OPD Baru di NTB Diminta Gas Pol: Target Harus Terukur, Evaluasi Wajib Jalan

#MATARAM - Penataan organisasi perangkat daerah (OPD) kembali menjadi sorotan. Sejumlah pejabat yang baru diangkat diminta tidak sekadar mengisi jabatan, tetapi langsung bekerja cepat, terukur, dan berdampak.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Marga Harun, yang menekankan pentingnya optimalisasi kinerja di tengah waktu yang tersisa.

Menurutnya, OPD baru harus mampu memaksimalkan momentum penataan sebagai langkah konkret memperbaiki pelayanan publik.

“Kami tidak ingin berjalan biasa-biasa saja. Target harus jelas, terukur dalam angka, dan bisa dieksekusi secara sistematis,” tegas kader PPP, Rabu, 23 April 2026.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program dan penyediaan yang ada. Penataan ulang, kata dia, tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.

“Evaluasi itu wajib. Program baru harus dikaji, capaian lama harus diukur. Tidak boleh ada kerja tanpa indikator,” lanjutnya.

Dalam struktur baru ini, OPD diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi mampu menunjukkan kontribusi nyata melalui peningkatan capaian target yang berbasis data.

Penekanan utama diarahkan pada kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Angka tidak bisa bohong. Dari situ kita tahu kerja ini berhasil atau tidak,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengapresiasi seluruh proses yang telah berjalan, termasuk dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Namun satu hal yang ditegaskan: di bawah penataan baru, tidak ada ruang bagi kerja asal jalan. (#RED/AI/Agus)

📸: Dok. Metromini Media/AI

#MetrominiMedia

#BeraniDanLugas

#OPDBaru

#GasPolKinerja

#EvaluasiKinerja

#TargetTerukur

#ReformasiBirokrasi

#KinerjaPemerintah

#NTB

#DPRDNTB

#MargaHarun

#PelayananPublik

#DataBerbasisKinerja

#KerjaBukanSeremonial