Miq Iqbal Didesak “Bersihkan” 3 Badan Strategis Pemprov NTB
#MATARAM — Kritik tajam terhadap tata kelola birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mencuat. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, secara lugas mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk melakukan “bedah radikal” terhadap tiga badan kunci: Bapenda, BPKAD, dan Bappeda.
Dalam pernyataannya, Ardiansyah mengingatkan sebuah prinsip klasik dalam politik: “Follow the money.”
Menurutnya, kesehatan pemerintahan tidak diukur dari retorika, melainkan dari bagaimana uang daerah dihimpun, dikelola, dan dibelanjakan.
“NTB hari ini berada di persimpangan. Mandat perubahan yang dibawa Miq Iqbal akan layu jika tidak diikuti keberanian membersihkan jantung birokrasi,” tegas putra asli Kecamatan Sape, Kabupaten Bima itu, Sabtu (25/4/2026).
#Bapenda Disorot: Insentif vs Kinerja
Sorotan pertama diarahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ardiansyah menilai ada paradoks mencolok: di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut “berdarah-darah”, pejabat justru menikmati insentif tinggi.
Ia menuding praktik lama masih berlangsung—target pajak dibuat rendah agar mudah tercapai, lalu insentif cair.
“Ini manipulasi kinerja yang sistematis. Jika tidak ada inovasi seperti digitalisasi anti-bocor dan perluasan basis pajak, maka pejabatnya adalah beban,” ujar Sekretaris DPD I KNPI NTB itu.
Ia pun meminta Gubernur segera bertindak tegas.
“Ganti mereka. Jangan biarkan rakyat membayar pajak hanya untuk membiayai birokrat yang minim inovasi.”
#BPKAD: Aset Terbengkalai, Negara Rugi
Kritik berikutnya mengarah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Lembaga yang seharusnya menjadi “penjaga gawang” keuangan daerah dinilai justru sering kecolongan.
Ardiansyah menyoroti banyaknya aset daerah yang terbengkalai, diserobot, atau disewakan dengan harga tidak wajar.
“Ini pembiaran yang kriminal. BPKAD seharusnya jadi mesin pencetak uang, bukan sekadar tukang catat pasif,” katanya.
Pesannya jelas:
“Jika pengelola aset tidak berani menertibkan mafia dan kroni, maka mereka tidak layak dipertahankan.”
#Bappeda: Perencanaan Elitis, Minim Dampak
Tak luput dari kritik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebut gagal menghadirkan perencanaan yang berpihak pada rakyat.
Ardiansyah menilai dokumen perencanaan kerap hanya “copy-paste” dari tahun sebelumnya, tanpa sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawah.
“Perencanaan yang elitis hanya melahirkan program tanpa dampak nyata.”
#Ultimatum 6 Bulan untuk Miq Iqbal
Dalam penutupnya, Ardiansyah memberikan ultimatum tegas kepada Lalu Muhammad Iqbal.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan diuji dari keberanian mengambil keputusan tidak populer.
“Jika dalam enam bulan kinerja pajak tidak melonjak dan aset masih jadi bancakan, maka pilihannya satu: ganti kepala badan dan rombak staf strategis.”
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi NTB saat ini terjebak dalam “zona nyaman” yang dibiayai tunjangan besar.
“NTB tidak butuh pejabat yang pintar mencari alasan. Kita butuh pejabat yang lapar prestasi.”
Dengan nada keras, Ardiansyah menutup pernyataannya:
“Tunjukkan bahwa jabatan gubernur bukan sekadar seremonial, tapi pedang keadilan yang siap menebas kemalasan birokrasi.” (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#NTB
#MiqIqbal
#LaluMuhammadIqbal
#PemprovNTB
#ReformasiBirokrasi
#BersihBirokrasi
#EvaluasiKinerja
#Bapenda
#BPKAD
#Bappeda
#TransparansiAnggaran
#AsetDaerah
#PADNTB
#GoodGovernance
#AntiKorupsi
#SuaraPublik
#OpiniKritis
#NTBBerbenah
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.