Jalan Rusak Puluhan Tahun, Mahasiswa Soromandi Nilai Pemprov NTB Gagal Prioritaskan Infrastruktur
#MATARAM, 30 April 2026 — Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI-M) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai lamban menangani kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.
Hingga saat ini, kondisi jalan yang rusak parah selama puluhan tahun belum menunjukkan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah.
Dalam siaran pers yang disampaikan pada Kamis (30/4/2026), HIMSI-M mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di Soromandi mencakup ruas sepanjang 17 hingga 18 kilometer. Jalan yang dipenuhi lubang, permukaan tidak rata, serta minim perawatan disebut telah mengganggu mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengguna kendaraan roda dua.
Koordinator Umum aksi HIMSI-M, Akai Fadillah, menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga menekan aktivitas ekonomi warga. Distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi tidak efisien, sementara akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan turut terganggu akibat lamanya waktu tempuh.
“Kerusakan jalan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan belum ada penyelesaian konkret. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Akai Fadillah.
HIMSI-M juga menyoroti kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi NTB. Dengan total APBD yang disebut mencapai kisaran Rp5 hingga Rp6 triliun per tahun, alokasi untuk infrastruktur jalan yang masih berada di bawah 10–15 persen dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, mahasiswa mempertanyakan validitas data pemerintah yang menyebut hanya terdapat 31 titik kerusakan jalan provinsi.
Menurut mereka, data tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan berpotensi mencederai prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.
“Ada ketidaksinkronan data yang serius. Pemerintah menyebut 31 titik, sementara kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan jauh lebih luas. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut Akai Fadillah.
Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) oleh Pemprov NTB juga tidak luput dari kritik. HIMSI-M menilai langkah tersebut lebih bersifat administratif dan belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat, yakni perbaikan fisik jalan secara langsung.
Sebagai bentuk sikap, HIMSI-M menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB.
Mereka mendesak penetapan status darurat infrastruktur jalan di Soromandi, percepatan perbaikan dalam waktu maksimal tiga bulan, hingga keterbukaan data kerusakan jalan dan anggaran. Selain itu, mahasiswa juga menuntut evaluasi kinerja gubernur dan instansi terkait, serta meminta pencopotan pejabat yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur.
“Kami menolak sekadar survei, rapat, atau kajian teknis tanpa realisasi. Pemerintah harus segera turun melakukan pengerjaan fisik dengan target waktu yang jelas agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat,” tegas Akai Fadillah.
HIMSI-M menegaskan, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada progres signifikan, maka pemerintah harus bertanggung jawab secara politik dan administratif atas kelalaian yang berdampak langsung pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. (#RED/AI/Agus)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#Soromandi
#Bima
#NTB
#JalanRusak
#Infrastruktur
#SuaraMahasiswa
#HIMSIM
#TransparansiAnggaran
#KrisisInfrastruktur
#PerbaikiJalan
#NTBButuhPerubahan
#AksiMahasiswa
#DariDaerahUntukIndonesia
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.