Tak Capai Target, Kepala UPTD Dislutkan NTB Wilayah Bima Dompu Dinonjobkan
#MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan evaluasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Salah satu pejabat yang terkena kebijakan tersebut adalah Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima dan Dompu pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB yang dibebastugaskan dari jabatannya.
Kebijakan nonjob tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800133/362/BKD/2026. Pejabat yang sebelumnya memimpin UPTD tersebut kini ditempatkan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dislutkan NTB.
Kepala Dislutkan NTB, Muslim, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena target yang dibebankan kepada UPTD tidak tercapai. Menurutnya, seluruh bidang pelayanan di bawah pemerintah daerah wajib bekerja sesuai indikator dan target yang telah ditetapkan pimpinan.
“Setiap bidang pelayanan harus mampu memberikan kontribusi dan mengikuti target-target yang diberikan pimpinan,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Muslim menegaskan, sistem evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulan. Penilaian mencakup efektivitas pelayanan, efisiensi penggunaan anggaran, capaian pendapatan hingga kemampuan membangun pola kerja yang produktif di internal lembaga.
Ia menyebutkan, target pendapatan UPTD di lingkungan Dislutkan NTB mencapai lebih dari Rp200 juta per bulan. Jika target tersebut tidak tercapai, maka pejabat terkait harus siap menerima konsekuensi berupa evaluasi jabatan.
“Kalau tidak bisa mencapai target, tentu ada reward and punishment,” tegasnya.
Selain faktor pendapatan, Pemprov NTB juga tengah melakukan penataan kelembagaan melalui Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Karena itu, penempatan pejabat dinilai harus berbasis kemampuan dan kinerja nyata.
Muslim juga menegaskan bahwa kebijakan nonjob bukan satu-satunya langkah evaluasi. Pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada pejabat yang dinilai mampu memberikan kontribusi besar terhadap daerah.
“Pemprov tidak hanya melakukan nonjob, ada juga pejabat yang diberikan apresiasi karena kontribusinya,” katanya.
Sementara itu, kebijakan tersebut memunculkan perhatian publik, khususnya terkait penerapan sistem target dan evaluasi kinerja di lingkungan birokrasi daerah. (#RED/AI/Agus)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#NTB
#DislutkanNTB
#UPTDNTB
#KinerjaPejabat
#RewardAndPunishment
#PemprovNTB
#BimaDompu
#BeritaNTB
#BirokrasiNTB
#ASN
#Mataram
#InfoNTB
#HeadlineNTB
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.