NasPol NTB Kecam Lepas Demi Hukum (Penangguhan) Kasus Suap DPRD, KY Didesak Copot Majelis Hakim
#MATARAM – Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah, melontarkan kritik keras atas lepas demi hukum tiga terdakwa pemberi suap dalam kasus gratifikasi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB atau yang dikenal publik sebagai “Dana Siluman”.
Menurut Ardiansyah, peristiwa tersebut menjadi pukulan telak bagi rasa keadilan masyarakat dan memperlihatkan lemahnya integritas penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat.
Kasus itu mencuat setelah tiga terdakwa bebas lantaran masa penahanan habis sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Padahal, dalam perkara yang sama, sebanyak 15 anggota DPRD NTB disebut telah mengembalikan uang suap dengan nilai mencapai Rp2 miliar.
“Ini anomali yang sangat amis. Bukti sudah terang, penerima sudah mengembalikan uang, tetapi pemberi suap justru bisa keluar karena alasan teknis masa tahanan habis. Publik tentu bertanya-tanya ada apa di balik proses hukum ini,” tegas Ardiansyah dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai lambannya proses persidangan memunculkan dugaan adanya kelalaian serius dalam penanganan perkara korupsi yang seharusnya menjadi prioritas utama aparat penegak hukum.
Ardiansyah juga menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat kecil dan perkara yang melibatkan elite politik maupun pengusaha.
“Ketika rakyat kecil berhadapan dengan hukum, prosesnya cepat. Tapi ketika menyangkut elit dan dana siluman, penanganannya justru berlarut sampai masa tahanan habis. Ini yang memunculkan krisis kepercayaan publik,” ujarnya.
NasPol NTB pun mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut.
“Kami meminta Komisi Yudisial memeriksa secara serius majelis hakim dalam perkara ini. Jangan sampai marwah pengadilan runtuh karena dugaan pembiaran dalam kasus korupsi,” tambahnya.
Selain itu, NasPol NTB juga mengingatkan bahwa masyarakat sipil dapat mengambil langkah lebih lanjut apabila proses hukum dianggap tidak berjalan adil dan transparan.
“Hukum harus ditegakkan dengan tegas, bukan memberi ruang kompromi terhadap praktik korupsi,” pungkas Ardiansyah.
Di sisi lain pihak Pengadilan Tipikor Mataram masih dimintai konfirmasi terkait pemberitaan ini. (#RED/AI/ Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#NasPolNTB
#Ardiansyah
#DPRDNTB
#DanaPokir
#DanaSiluman
#KasusSuap
#KorupsiNTB
#KomisiYudisial
#KY
#PenegakanHukum
#NTB
#Mataram
#BeritaNTB
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.