Pengangkatan Pejabat Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Sistem DUK Dinilai Lebih Ideal
#BIMA - Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menyoroti pola pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah sejak kepala daerah dipilih langsung melalui Pemilukada.
Menurutnya, pengangkatan pejabat eselon II, III, IV hingga V saat ini dinilai lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik dibanding mekanisme profesional berbasis Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
“Sejak kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilukada, pola pikir kepala daerah dalam mengangkat, menetapkan dan melantik pejabat bukan lagi berdasarkan DUK, melainkan berdasarkan politik,” ujar sumber tersebut kepada #Metromini Media, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai, apabila pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan DUK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 1979, maka suasana kerja birokrasi akan lebih sehat, kondusif dan profesional.
“Kalau DUK dijadikan tolok ukur, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih kondusif, transparan, sukses, saling menghargai dan menghormati satu sama lain,” katanya.
Menurutnya, sistem DUK menempatkan sejumlah indikator sebagai prioritas pengangkatan pejabat, mulai dari pangkat atau golongan, jabatan, masa kerja, riwayat diklat, tingkat pendidikan hingga usia.
Ia menjelaskan, pegawai yang diangkat seharusnya telah memenuhi syarat administratif seperti memiliki pangkat yang memadai, lulus Diklatpim atau pelatihan administrator, memiliki nilai SKP baik selama dua tahun terakhir, serta sehat jasmani dan rohani.
“Kalau semua berdasarkan aturan dan senioritas, pegawai yang masih muda atau masa kerja sedikit akan memahami bahwa mereka harus menunggu giliran,” ujarnya.
Sumber tersebut juga menyoroti kuatnya intervensi politik dalam pemerintahan daerah saat ini. Ia menyebut keberadaan tim sukses, kedekatan politik, hubungan keluarga hingga kepentingan kelompok tertentu dianggap turut memengaruhi kebijakan kepala daerah.
“Politik sekarang terlalu banyak intervensi. Tim sukses merasa punya hak mengatur kebijakan karena ikut memenangkan kepala daerah,” katanya.
Bahkan, menurut dia, kondisi tersebut membuat wibawa pemerintahan menurun karena banyak pihak luar merasa memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan.
“Sekarang banyak yang keluar masuk kantor pemerintahan seakan rumah sendiri. Kepala daerah juga tidak bisa bekerja leluasa karena tekanan dari berbagai pihak yang mengaku tim,” tambahnya.
Ia berharap sistem birokrasi ke depan kembali menempatkan profesionalisme, aturan kepegawaian dan kompetensi sebagai dasar utama dalam pengangkatan pejabat, bukan kepentingan politik praktis. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #Pemda #Birokrasi #PolitikDaerah #DUK #ASN #PejabatDaerah #Pemilukada #Pemerintahan #NTB
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.