Kritik Keras Terhadap Bupati Bima Menguat, Publik Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
#BIMA — Gelombang kritik terhadap Bupati Bima, Ady Mahyudi, terus menguat di media sosial. Sejumlah aktivis dan akun publik menilai sikap bungkam pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Salah satu kritik keras datang dari akun “Syarif Era” yang menuding pemerintah daerah gagal membuka ruang dialog kepada masyarakat terkait sejumlah isu kontroversial, mulai dari pembayaran gaji PPPK paruh waktu hingga dugaan persoalan anggaran daerah.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, manuver ‘tutup mulut’ atau melempar tanggung jawab tidak lagi relevan. Publik menuntut kehadiran pemimpin yang berani berdialog dan memberikan kejelasan, bukan yang lari dari kenyataan,” tulis sumber dalam unggahan media sosialnya, Rabu (13/5/2026).
Dalam unggahan tersebut, Syarif juga menyebut bahwa sikap diam pemerintah justru memicu spekulasi liar serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“Diam bukanlah pilihan, melainkan ketakutan serius terhadap ketidaksiapan data,” tulisnya lagi.
Kritik publik semakin tajam setelah beredarnya poster berisi delapan poin persoalan yang dinilai harus dijelaskan pemerintah Kabupaten Bima. Beberapa di antaranya menyangkut dugaan selisih PAD, pembayaran gaji PPPK paruh waktu, dugaan pungutan liar, hingga proyek pengadaan kendaraan dan rumah dinas.
Syarif menilai pemerintah daerah seharusnya hadir memberikan klarifikasi terbuka agar masyarakat memahami duduk persoalan secara utuh.
“Pejabat publik digaji oleh uang rakyat, sehingga wajib hukumnya untuk transparan dan membuka ruang dialog, bukan bersembunyi di balik dinding birokrasi,” lanjut kutipan tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga disorot terkait informasi pembayaran gaji pegawai paruh waktu yang disebut belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Menurut sumber, publik membutuhkan penjelasan rinci mengenai mekanisme pembayaran dan kendala anggaran yang terjadi.
“Pemerintah perlu dialog terbuka pada publik agar publik tahu kendalanya di mana dan dasar apa sehingga pembayaran gaji pegawai PW empat bulan itu menjadi hanya dua bulan saja,” tulis sumber.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bima maupun Bupati Bima terkait kritik yang beredar luas tersebut.
#Metromini Media masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut. (#RED/AI/Agus)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#Bima
#TransparansiPublik
#Akuntabilitas
#PPPK
#BimaSorotan
#KritikPemerintah
#BimaMundur
#Demokrasi
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.