BUKAN MATI SURAL! Pemprov NTB Bongkar Biang Kerok Lumpuhnya Website OPD: Ternyata Masalah di Pusat
#MATARAM – Isu lumpuhnya 24 website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memanas. Setelah Konsorsium Aktivis NTB melayangkan "kartu merah" dan mendesak pencopotan Kepala Dinas Kominfotik, pihak Pemprov akhirnya angkat bicara.
Muncul fakta baru: persoalan ini ternyata melibatkan keruwetan di Pusat Data Nasional (PDN) hingga perombakan besar-besaran nomenklatur dinas.
Sebelumnya, Koordinator Konsorsium Aktivis NTB, Fidar Khairul Diaz, meledak setelah mendapati puluhan situs layanan publik—terutama link PPID—tak bisa diakses per 13 Mei 2026. Ia menilai Kadis Kominfotik gagal total menjaga "wajah" digital pemerintah.
"Bagaimana masyarakat mau percaya digitalisasi kalau website-nya saja mati? Kami minta Gubernur segera evaluasi total dan copot Kadis Kominfotik jika tidak mampu bekerja!" tegas Fidar, Rabu,13 Mei 2026.
Menanggapi tudingan miring terkait "kiamat digital" di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya buka suara.
Melalui Dinas Kominfotik, Pemprov menegaskan bahwa kendala akses pada 24 website tersebut bukan karena kelalaian pengelolaan, melainkan akibat sinkronisasi keamanan dengan pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pengelolaan TIK Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, membeberkan fakta teknis di balik layar. Ia menyebutkan bahwa hambatan ini merupakan dampak dari pembaruan sertifikat keamanan (SSL) pada server yang bergantung pada Pusat Data Nasional (PDN).
#Terjepit Mekanisme Pusat
Yasrul menjelaskan, sertifikat SSL domain ntbprov.go.id di lingkungan PDN habis masa berlakunya pada 9 Mei 2026. Meski pihaknya sudah bergerak cepat mengajukan permohonan pembaruan sejak 30 April—jauh sebelum masa berlaku habis—namun eksekusi di level pusat baru tuntas pada 12 Mei 2026.
“Kendala akses yang terjadi bukan disebabkan website tidak dikelola atau dimatikan, melainkan karena sedang berlangsung proses pembaruan sistem keamanan pada server di Pusat Data Nasional. Proses penyelesaiannya ada pada kewenangan pengelola PDN,” tegas Yasrul membela kinerja timnya.
#Salah Alamat: Efek Domino "Kawin Cerai" Dinas
Tak hanya urusan server pusat, Pemprov juga menyoroti banyaknya masyarakat dan pihak-pihak yang masih mengakses *link purba*. Pasca-perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), banyak OPD yang melakukan penggabungan (*merger*) dan penyesuaian nomenklatur.
Hal ini otomatis mematikan tautan lama dan menggantinya dengan domain baru. Misalnya, website BPKAD kini berubah menjadi BKAD, dan Dinas Perdagangan kini melebur ke Disperindag.
“Kalau masyarakat masih pakai alamat lama, tentu tidak akan ditemukan atau muncul pesan salah alamat. Ini bagian dari penyesuaian struktur organisasi terbaru,” tambahnya, Rabu,13 Mei 2026.
#Komitmen Transparansi Tetap On-Track
Meski sempat dihujani kritik, Pemprov NTB memastikan bahwa penguatan keamanan sistem digital dan keterbukaan informasi tetap menjadi prioritas utama.
Yasrul menyatakan pihaknya menghargai kritik masyarakat, namun meminta publik melihat persoalan secara utuh dari sisi teknis birokrasi digital nasional.
Saat ini, sebagian besar website yang sempat dikabarkan "mati" sudah mulai bisa diakses kembali melalui alamat-alamat baru yang telah disesuaikan dengan nomenklatur dinas hasil merger.
Selain masalah SSL, Pemprov mengungkapkan bahwa banyak link yang dianggap mati sebenarnya adalah alamat lama yang sudah tidak berlaku akibat perubahan nomenklatur (SOTK).
Banyak OPD yang kini "menikah paksa" atau merger, sehingga alamat web-nya berubah total.
Update Alamat Baru yang Perlu Rakyat Tahu:
BKAD (Eks BPKAD): bkad.ntbprov.go.id
Bapenda (Eks Bappenda): bapenda.ntbprov.go.id
Dikpora (Eks Dikbud & Dispora): dikpora.ntbprov.go.id
Disperindag (Eks Perdagangan & Perindustrian): disperindag.ntbprov.go.id
DPKP (Eks Pertanian & Ketahanan Pangan): dpkp.ntbprov.go.id
Redaksi Media Metromini Mencatat:
Meski alasan teknis SSL dan perubahan SOTK telah dibeberkan, publik tetap bertanya-tanya: Mengapa mitigasi dan sosialisasi alamat baru sangat lambat dilakukan?
Apakah Gubernur NTB akan tetap mempertahankan "kursi" Kadis Kominfotik atau justru mengamini desakan aktivis untuk melakukan cuci gudang di tubuh Dinas IT tersebut? (#RED/AI/Mawardy/ADV)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#WebsiteNTBMati #KominfotikNTB #GubernurNTB #KlarifikasiPemprov #NTBDigital #PusatDataNasional #KeterbukaanInformasi #AktivisNTBBicara #AuditDigitalNTB #DigitalisasiBukanSlogan #TransparansiPublik #UUKIP
#NTB2026 #MataramNews #InfoNTB #PemerintahanNTB #SuaraRakyatNTB
#SSLDomain #PDN #SOTKBaru #KeamananSiber
#MetrominiMedia
#BeraniLugas
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.