Naspol NTB: Penyelesaian Aset Kabupaten Bima Harus Jadi Fokus Utama Bupati dan Wakil Bupati
#KOTA BIMA — Persoalan aset antara Kabupaten Bima dan Kota Bima dinilai harus menjadi fokus utama pemerintahan baru Kabupaten Bima. Penyelesaian aset disebut penting demi menciptakan kemandirian pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih maksimal bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Nasional Politik (Naspol) NTB, Ardiansyah, mengatakan hingga saat ini masih banyak aset yang seharusnya diserahkan Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima.
“Ini kan masih banyak aset-aset yang harus diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima kepada Kota Bima,” ujar Ardiansyah, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, persoalan aset tidak boleh terus menjadi polemik berkepanjangan maupun persoalan ego politik antar elite pemerintahan daerah.
“Persoalan aset ini tidak boleh menjadi persoalan ego politik. Ini harus menjadi persoalan keharusan demi kepentingan masyarakat dan masa depan daerah,” katanya.
Ia menegaskan pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati perlu diperjelas agar penyelesaian aset berjalan efektif dan fokus pembangunan daerah tetap berjalan.
“Nah, dalam kondisi ini untuk menciptakan kemandirian pemerintahan dan pelayanan yang baik, maka pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati harus diperjelas,” tegasnya.
Ardiansyah menilai Bupati dapat fokus menjalankan program visi-misi pembangunan daerah, sementara Wakil Bupati mengambil peran strategis dalam mengawal penyelesaian persoalan aset dan koordinasi lintas lembaga.
“Ketika Bupati fokus menyelesaikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bima, maka kewajiban mengurus persoalan aset yang ada di Kota Bima juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun pusat pemerintahan Kabupaten Bima yang mandiri dan terpusat agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan maksimal.
“Bagaimana Kabupaten Bima menjadi sentral pemerintahan yang maksimal dalam melayani masyarakat, ini harus menjadi fokus pemerintah perubahan,” tambahnya.
Selain itu, Ardiansyah mengingatkan agar pemimpin daerah tidak kehilangan fokus terhadap tugas utama pemerintahan karena terlalu sibuk mengejar jabatan tambahan di organisasi lain.
“Kalau pemimpin daerah masih sibuk mencari jabatan tambahan atau mengurus organisasi-organisasi lain, ini justru bisa menghilangkan fokus dalam menyelesaikan masalah substansi yang sebenarnya,” katanya.
Ia menilai jabatan di organisasi lain, seperti KONI dan lembaga serupa, sebaiknya diberikan kepada generasi lain sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan.
“Berilah kesempatan regenerasi untuk memegang tanggung jawab di organisasi-organisasi lain. Pemimpin daerah harus tetap fokus pada tanggung jawab utama pemerintahan,” tegasnya.
Menurut Ardiansyah, penyelesaian konflik aset membutuhkan kolaborasi bersama DPRD, Pemerintah Provinsi NTB, dan Kementerian Dalam Negeri agar seluruh proses memiliki kepastian hukum dan arah penyelesaian yang jelas.
“Kalau pemimpin daerah kompak dan serius bekerja sama, maka persoalan besar sekalipun bisa diselesaikan. Tapi kalau masih terjebak ego politik, masyarakat yang akan terus dirugikan,” pungkas pria asal Sape yang akrab disapa Sangaji itu. (#RED/AI/ Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#KabupatenBima
#KotaBima
#AsetBima
#NaspolNTB
#Ardiansyah
#BimaBangkit
#PelayananPublik
#PemerintahanBima
#NTB
#PolitikNTB
#BimaHariIni
#FokusPerubahan
#BimaMaju
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.