Mahasiswa Pai Soroti Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pengelolaan ADDes, Kepala Desa dan Ketua BPD Disorot
#BIMA - Gelombang kritik terhadap pemerintahan Desa Pai kembali mencuat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam elemen masyarakat Pai menyoroti dugaan adanya konspirasi antara Kepala Desa Pai dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADDes) serta praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Mahasiswa Pai sekaligus Pendiri Himpunan Mahasiswa Pai (HIMAPI), Fira Rahman, menilai kepemimpinan Kepala Desa Pai selama dua periode tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.
Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan amanah rakyat yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan asas kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
“Sejatinya jabatan yang diemban berasal dari suara rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Tentunya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus dipikirkan secara matang demi kepentingan masyarakat secara umum,” tegas Fira Rahman, Jumat, 8 Mei 2026.
Ia menilai, selama menjabat dua periode, Kepala Desa Pai dinilai lebih menunjukkan pola kepemimpinan yang otoriter dan cenderung mengatur seluruh program serta kebijakan secara sepihak.
“Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan ini, di mata kami dan masyarakat Pai memberikan rapor merah dan menjadi catatan sejarah sebagai kepala desa terburuk yang ada di Desa Pai,” lanjutnya.
Tak hanya kepala desa, kritik tajam juga diarahkan kepada Ketua dan jajaran BPD Desa Pai yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa.
Fira Rahman menyebut keberadaan BPD seharusnya menjadi lembaga independen yang berdiri bersama masyarakat untuk mengawasi seluruh kebijakan kepala desa, bukan justru diduga ikut bersekongkol demi kepentingan kelompok tertentu.
“Keberadaan BPD seharusnya berdiri independen bersama masyarakat dan ikut mengawasi kebijakan kepala desa. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Ketua BPD diduga ikut bersekongkol dengan kepala desa demi memuluskan rencana kejahatan itu,” ujarnya.
Mahasiswa Pai juga membeberkan sejumlah persoalan yang dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan desa, di antaranya pengerjaan renovasi lapangan desa yang hingga kini belum selesai, persoalan tanah kuburan di Dusun Tolomila yang belum menemukan solusi, serta sejumlah program anggaran tahun 2025 yang disebut belum terlaksana.
Selain itu, mereka juga menyoroti tidak adanya transparansi penggunaan anggaran desa melalui papan informasi publik yang seharusnya dapat diakses masyarakat setiap tahun.
“Kalau memang tidak ada penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Kepala Desa Pai dan Ketua BPD, maka berikan apa yang kami minta dan laksanakan tugas serta fungsi sesuai perintah undang-undang,” tegas Fira Rahman.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk desakan agar pemerintah Desa Pai lebih transparan, akuntabel, serta menjalankan tata kelola pemerintahan desa sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lainnya, Kepala Desa dan BPD Desa Pai Kecamatan Wera masih dikonfirmasi lebih lanjut atas sorotan mahasiswa ini. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#DesaPai
#HIMAPI
#MahasiswaPai
#BPDPai
#DanaDesa
#TransparansiDesa
#SorotanPublik
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.