Komentar Warganet Desak DPRD Kabupaten Bima Segera Turun Tangan Soal Gaji PW Belum Cair
#BIMA – Polemik keterlambatan pembayaran gaji tenaga paruh waktu (PW) di Kabupaten Bima terus menuai sorotan publik. Setelah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Supardi, menyampaikan bahwa pihaknya baru akan kembali memanggil BKD/BPKAD usai masa reses, kritik dan desakan masyarakat pun bermunculan di media sosial.
Nasib belasan ribu tenaga paruh waktu yang hingga kini belum menerima gaji sejak Januari 2026 dinilai tidak bisa menunggu agenda reses DPRD.
Warga menilai lembaga legislatif seharusnya segera turun langsung melakukan pengawasan dan meminta penjelasan resmi kepada pemerintah daerah.
“Kami masih berpegang pada hasil rapat pertama sesuai penjelasan dari Kepala BKD bahwa gaji paruh waktu akan dibayarkan pada April. Tetapi sampai hari ini belum ada informasi yang jelas,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Supardi, Kamis (7/5/2026).
Supardi juga menegaskan bahwa pihaknya akan kembali memanggil BKD setelah masa reses untuk mempertanyakan penyebab keterlambatan pembayaran gaji tenaga paruh waktu.
“Setelah reses nanti, kami akan undang kembali pihak BKD untuk mempertanyakan apa sebenarnya kendala dan penyebab sehingga pembayaran gaji tenaga paruh waktu ini terus tertunda,” tegasnya.
Namun pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari masyarakat. Dalam percakapan media sosial yang beredar, akun NasPol NTB mempertanyakan alasan DPRD harus menunggu reses selesai hanya untuk memanggil BKD dan BPKAD.
“Apa maksudnya harus tunggu selesai reses?? Bukankah memanggil BKD dan BPKAD itu tidak makan waktu banyak?? Paling 3 jam selesai….. Asli drama alias sinetron lagi,” tulis akun NasPol NTB.
Ia menilai DPRD Kabupaten Bima seharusnya segera turun melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi keuangan daerah.
“Harusnya sudah turun ngecek kinerja keuangan dan minta kejelasan langsung. Lembaga DPRD kayak ada taringnya gampang dikibuli eksekutif,” tulis Ardiansyah pemilik akun NasPol Ntb.
Kritik juga datang dari masyarakat lainnya yang menilai persoalan keterlambatan gaji bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut kebutuhan hidup keluarga para tenaga paruh waktu.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi alasan atau janji rapat setelah reses. DPRD harus turun langsung, sidak ke BPKAD dan memastikan pembayaran segera dilakukan. Ini soal perut anak dan istri mereka,” ungkap salah seorang warga.
Warga menilai jika DPRD serius memperjuangkan kepentingan rakyat, maka komunikasi dengan pemerintah daerah, BKD, maupun BPKAD seharusnya bisa dilakukan cepat tanpa harus menunggu agenda formal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bima terkait kepastian pencairan gaji tenaga paruh waktu yang disebut-sebut menunggak sejak awal tahun 2026. (#RED/AI/Agus)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#KabupatenBima
#TenagaParuhWaktu
#GajiPW
#DPRDBima
#BKDBima
#BPKADBima
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.