Irwan Soroti Hak PPPK PW Belum Dibayar: “Jangan Kibuli Rakyat dan Legislatif”
#BIMA – Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Gelora, Irwan, S.H, melontarkan kritik keras terhadap pihak eksekutif terkait belum dibayarkannya hak ribuan PPPK PW di Kabupaten Bima.
Dalam pernyataannya, Irwan menilai alasan administrasi yang terus disampaikan pemerintah hanya menjadi dalih untuk menutupi persoalan sebenarnya.
“Terlalu lika-liku alasan pihak eksekutif. Katakan saja uang sudah kalian deposit. PPPK PW ibarat barang mainan, administrasi jadi alasan belaka,” tegas Irwan, Jumat, 8 Mei 2026 melalui akun Facebooknya Bung Rangga.
Menurutnya, berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat muncul karena pemerintah dinilai tidak terbuka dalam menjelaskan persoalan keterlambatan pembayaran tersebut.
“Spekulasi bermunculan, karena salah si ini dan salah si itu. Padahal yang bobrok sesungguhnya siapa?” ujarnya.
Irwan juga mempertanyakan kemungkinan adanya bawahan yang berani mengabaikan instruksi pimpinan daerah. Ia menilai persoalan tersebut mustahil terjadi tanpa adanya keputusan dari tingkat atas.
“Apa iya pembantu berani mengabaikan perintah pimpinan? Mustahil itu terjadi, karena ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan terstruktur dan masif yang dirancang atas dasar perintah kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut, Irwan menyoroti nasib 14.077 PPPK PW yang hingga kini disebut masih belum menerima hak mereka, meski anggaran telah disahkan sejak awal tahun.
“Lalu di mana nuraninya kalian simpan, sehingga 14.077 orang manusia yang berstatus PPPK PW ini masih direnggut haknya?” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp63 miliar untuk PPPK PW telah disepakati dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak Januari 2026.
“Anggaran Rp63 miliar yang sudah disahkan dalam rapat badan anggaran antara tim banggar legislatif dan tim TAPD eksekutif sejak bulan Januari 2026 lalu, sudah dikemanakan saudara?” tanya Irwan.
Menurutnya, bahkan pihak legislatif sebagai mitra sejajar pemerintah merasa tidak mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan dari pihak eksekutif.
“Jangankan rakyat biasa, kami di legislatif saja sebagai mitra sejajar mau dikibulin,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Irwan menyampaikan pesan tegas dalam bahasa daerah yang menggambarkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut.
“NGGAHIPU MA PODA, MESKIPUN ITU PAHIT,” pungkasnya.
"Katakan yang benar walau itu pahit," pungkasnya. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#PPPKPW
#GajiPPPK
#LegislatifSorotiEksekutif
#HakPPPK
#KotaBima
#NTB
#Anggaran63M
#TAPD
#Banggar
#PPPKNTB
#SuaraRakyat
#KritikPemerintah
#BeritaBima
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.