Demisioner Ketua LMND Bima Soroti Dugaan Jual Beli Kuota dan Pungli KIP Kuliah, Desak KPK Audit Total LLDIKTI VIII
http://www.metrominimedia.com/2026/05/demisioner-ketua-lmnd-bima-soroti.html
Media Metromini
Berani & Lugas
#BIMA – Dugaan praktik jual beli kuota penerima, pungutan liar hingga pemotongan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah Indonesia bagian timur menuai sorotan tajam. Demisioner Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima, Adi Sofian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan dana bantuan pendidikan di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah VIII.
Dalam keterangannya di Bima, Rabu (20/5/2026), Adi Sofian menilai pengawasan internal yang dilakukan pihak LLDIKTI maupun manajemen kampus selama ini sangat lemah, tidak efektif, dan gagal memutus mata rantai dugaan penyimpangan yang terus berulang di sejumlah perguruan tinggi di NTB dan NTT.
Berdasarkan hasil riset lapangan serta berbagai aduan mahasiswa dan orang tua yang diterima LMND, ditemukan indikasi kuat praktik jual beli kuota penerima bantuan pendidikan dengan harga fantastis mencapai Rp6 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa. Selain itu, terdapat dugaan pemotongan dana bantuan biaya hidup, pungutan administrasi, penahanan buku tabungan hingga kartu ATM penerima bantuan.
“Kami menerima banyak keluhan langsung dari mahasiswa maupun orang tua mereka. Dana KIP yang seharusnya diterima utuh justru dipotong bahkan diperjualbelikan. Ini pelanggaran serius terhadap hak pendidikan masyarakat kurang mampu,” tegas Adi Sofian.
Ia juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar hingga jual beli ijazah di sejumlah kampus swasta di Kabupaten Bima yang sebelumnya pernah disuarakan, namun hingga kini dinilai belum mendapatkan tindak lanjut serius dari pihak terkait.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar kesalahan administrasi atau kelalaian individu, melainkan sudah mengarah pada praktik sistematis, terstruktur, dan masif yang merugikan mahasiswa serta mencederai tujuan utama program bantuan pendidikan pemerintah.
Adi Sofian mempertanyakan peran LLDIKTI Wilayah VIII sebagai lembaga pembina dan pengawas perguruan tinggi di kawasan tersebut. Ia menilai lemahnya pengawasan justru membuat sejumlah kampus yang diduga bermasalah tetap menerima kuota bantuan dalam jumlah besar setiap tahun.
“LLDIKTI Wilayah VIII harus bertanggung jawab atas kekisruhan ini. Kenapa penyimpangan terus terjadi berulang kali? Di mana letak pengawasan dan pembinaannya? Kami meminta KPK juga memeriksa kinerja pengawasan yang dijalankan lembaga ini,” ujarnya.
Selain mendesak intervensi KPK RI, LMND juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama LLDIKTI Wilayah VIII segera membuka data penerima KIP Kuliah secara transparan kepada publik, mempublikasikan laporan rinci penyaluran dana, serta melakukan audit independen terhadap seluruh mekanisme penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
Adi Sofian menegaskan, apabila ditemukan adanya penyimpangan, seluruh pihak yang terlibat harus diproses hukum secara tegas dan kerugian negara wajib dikembalikan sepenuhnya.
“Pendidikan adalah hak konstitusional rakyat. Dana KIP adalah amanah besar negara untuk masyarakat kurang mampu, bukan untuk dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu. Kami siap menjadi saksi dan menyerahkan bukti-bukti yang kami miliki untuk mendukung proses hukum,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi resmi dari pihak LLDIKTI Wilayah VIII maupun KPK RI terkait desakan pemeriksaan tersebut. (#RED/AI/Mawardy)
SUMBER: Titiknolnews.com
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #KIPKuliah #KPKRI #LLDIKTI8 #LMND #AdiSofian #KabupatenBima #PungliKIP #JualBeliKuota #DanaPendidikan #KorupsiPendidikan #Mahasiswa #NTB #NTT #PendidikanIndonesia #AuditKIP #BimaNews #IndonesiaTimur #TransparansiPendidikan
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.