Golkar Pastikan Dukung Pansus Aset Saat Paripurna di DPRD Kota Bima
 |
| Ketua Partai Golkar Kota Bima yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan. Metromini/Dok |
KOTA BIMA – Ketua Partai Golkar Kota Bima yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan merespon adanya usulan Panitia Khusus (Pansus) Aset.
Kata dia, sebelumnya sudah dua fraksi yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset yang disampaikan ke Pimpinan DPRD Kota Bima.
"Untuk pembentukan aset ini sudah dijadwalkan pada Paripurna di hari Rabu (14/1). Nanti ada pembacaan usulan oleh Fraksi Nasdem dan Fraksi Merah Putih berkaitan dengan pembentukan Pansus DPRD yang berkaitan dengan asset Pemerintah Kota Bima," ungkap Dae Pawan, sapaan akrabnya, di ruang kerjanya, Senin (12/1/2027)
Ia menegaskan, dari usulan dua Fraksi soal pembentukan Pansus di Paripurna nanti sebagai Ketua Golkar Kota Bima dipastikan Fraksi Golkar akan mendukung penuh lahirnya Pansus DPRD soal aset Pemerintah Kota Bima.
"Di Paripurna nanti, kami Golkar mendukung usulan Pansus ini. Bagaimana terwujudnya Pansus ini, jika keputusan tak mencapai kata mufakat akan dilakukan voting," ucapnya.
Ia menjelaskan, saat ini ada aset milik Pemerintah Kota Bima yang diduga diambil alih atau dikuasai oknum warga. Untuk mengetahui kebenaran dan fakta yang terjadi, hasilnya akan diketahui dari kerja-kerja Pansus nantinya.
Ia menilai, persoalan aset daerah sudah berlangsung lama dan belum ditangani secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Bima.
“Kasus lahan di Ama Hami adalah contoh nyata lemahnya pengamanan aset daerah. Dampaknya berpengaruh pada pelaksanaan program nasional yang sedang berjalan di sana. Konsisi uni menimbulkan pertanyaan di masyarakat dan harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembentukan Pansus Aset diharapkan dapat melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aset Pemkot Bima, menelusuri dokumen kepemilikan, serta mengungkap potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset.
Alvian juga menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab pengawasan agar aset daerah tidak terus dikuasai pihak lain.
“Ini menyangkut kewibawaan pemerintah daerah. Jangan sampai aset milik rakyat justru hilang atau dibiarkan bemasalah,” katanya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.