Pemilihan Sekda NTB, Jangan Jadikan Alat Negosiasi Politik
 |
| Ilustrasi. Metromini/Dok |
KOTA MATARAM – Proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahap krusial.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah menyampaikan tiga nama hasil Panitia Seleksi (Pansel) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretariat Kabinet (Seskab), yakni Abul Chair, Ahmad Syaufi, dan Akhsanul Khalik, Rabu (13/01/2025).
Ketua Garda Satu NTB Abdul Hakim menilai posisi Sekda tentu sangat strategis. Jangan sampai dipilih atau diputuskan melalui kompromi elite atau pertimbangan non-merit.
"Penetapan Sekda NTB harus transparan atau terbuka. Dan penting untuk tidak dijadikan ajang pemilihan Sekda menjadi instrumen pembagian kekuasaan," ungkap Akim, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, Sekda merupakan aktor kunci dalam pengendalian birokrasi daerah. Selain memimpin ASN, Sekda juga berperan sebagai penghubung utama eksekutif dan legislatif serta ex officio Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Sekda adalah panglima birokrasi. Jika salah memilih, yang terjadi bukan sekadar disfungsi administratif, tetapi kelumpuhan kebijakan. Visi gubernur bisa tersandera oleh kepentingan di luar pemerintahan,” ujarnya kepada Metromini, Kamis (15/1/2025).
Menurutnya, publik perlu mengawasi secara ketat proses ini karena figur Sekda yang akan menentukan apakah pemerintahan berjalan efektif atau justru menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik.
Ia menilai kontestasi Sekda NTB kali ini mempertemukan dua kecenderungan besar: Kekuatan birokrasi lokal yang menguasai medan administratif dan jejaring nasional yang memiliki akses pusat.
“Ini bukan soal siapa paling dekat atau paling kuat secara politik. Yang dibutuhkan adalah figur yang mampu mengendalikan birokrasi secara profesional, menjaga netralitas ASN, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan,” katanya.
Diakuinya, ada kekhawatiran publik mengemuka bahwa jabatan Sekda rawan dijadikan alat negosiasi politik. Mengingat peran dan kewenangnya dalam pengendalian anggaran, mutasi pejabat, dan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah.
"Kami harap, kontestasi jabatan Sekda jangan dijadikan alat negosiasi politik kekuasaan. Tapi memilih birokrat terbaik putra NTB yang sudah sangat cakap dalam memimpin roda organisasi di pemerintahan selama ini," tutupnya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.