Dugaan Permainan Pajak Galian C Kembali Disorot, Kuari Firma Sembilan Belas Jadi Sorotan
https://www.metrominimedia.com/2026/06/dugaan-permainan-pajak-galian-c-kembali.html
METROMINIMEDIA.com
Berani & Lugas
#KOTA BIMA – Polemik aktivitas galian C dan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah dugaan terkait pengelolaan kuari, pembayaran pajak, dan distribusi material proyek strategis daerah mencuat melalui pernyataan seorang aktivis dan pengamat kebijakan daerah yang enggan disebutkan namanya.
Sumber tersebut menyoroti dugaan adanya praktik yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan batuan. Ia mempertanyakan mekanisme penarikan pajak terhadap material yang digunakan dalam berbagai proyek pembangunan.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa hanya sebagian kendaraan pengangkut material yang tercatat membayar pajak, sementara aktivitas lainnya diduga tidak tersentuh pengawasan secara maksimal.
"Alasannya hanya beberapa mobil saja yang dibayarkan pajaknya. Yang ilegal mustahil ditarik pajaknya. Harusnya dipidanakan, tapi entah mengapa semua berjalan lancar," ungkapnya, Senin (1/6/2026).
Ia juga menyinggung proyek pengendalian banjir dan drainase yang merupakan bagian dari Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), serta program normalisasi sungai yang didukung Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan nilai pekerjaan yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Dalam keterangannya, sumber tersebut menyebut material proyek diduga berasal dari kuari milik Firma Sembilan Belas, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan keluarga salah satu pejabat daerah.
"Sementara izin galian C program NUFReP dan JICA hanya menggunakan bendera Firma Sembilan Belas," tulisnya.
Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan, perizinan, volume produksi, hingga kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
"Indikasi kerugian daerah atas pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2025 harus ditelusuri. Daerah diduga dirugikan hingga puluhan miliar rupiah," tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah daftar sorotan publik terhadap tata kelola sektor pertambangan batuan di Kota Bima. Sejumlah pihak kini mendorong adanya transparansi data produksi, distribusi material, dan penerimaan pajak guna memastikan tidak terjadi kerugian keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Firma Sembilan Belas, Pemerintah Kota Bima, maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan tersebut. Metromini Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak yang disebutkan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #GalianC #FirmaSembilanBelas #KotaBima #PAD #PajakMineral #MBLB #NUFReP #JICA #TransparansiPublik #NTBCatatan
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.