Aset Daerah Dikuasai Oknum Warga Keturunan, Dua Fraksi Usulkan Bentuk Pansus Aset
https://www.metrominimedia.com/2026/01/aset-daerah-dikuasai-oknum-warga.html
 |
| Edi H. A. Hamid, Anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi Nasdem. Metromini/Dok |
KOTA BIMA - Sengketa lahan antara seorang warga keturunan dengan Pemerintah Kota Bima menarik perhatian DPRD Kota Bima. Lahan yang berpolemik ini terletak di kawasan Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Kasus ini pun viral di sosial media.
Kondisi saat ini, Warga keturunan yang juga pengusaha di Kota Bima berinisal Ya telah menguasai fisik dan memagari lahan tersebut dengan seng. Sementara, pihak Pemkot Bima mengakui lahan tersebut merupakan aset daerah yang riwayatnya pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima. Tahun ini, Pemkot menyiapkan lahan tersebut untuk lokasi Proyek Kolam Retensi.
Akibat sengketa antara Pemerintah Kota Bima dan Warga Keturunan pemilik hotel dan SPBU di Kota Bima itu mengancam keberlangsungan Program NUFReP milik Bank Dunia (Proyek Kolam Retensi, red) yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bima.
Proyek Kolam Retensi di Kota Bima senilai Rp69 miliar. Selain di Amahami, Kecamatan Rasanae Barat, ada juga di lokasi lain yaitu di Taman Ria, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Kontrak proyek dua kolam ini pun sudah ditandatangani di kantor BBWS di Mataram, belum lama ini. Namun, di Amahami belum bisa terlaksana karena masalah sengketa lahan di Amahami.
Munculnya polemik kepemilikan lahan ini berawal saat Wakil Walikota Bima Feri Sofyan, SH menyampaikan soal aset daerah ternyata sudah dikuasai oleh warga pada Rapat Kordinasi Pengamanan Aset Daerah, Senin, 1 Januari 2026 lalu.
Di pertemuan itu, Feri menyoroti munculnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang diklainya sudah menjadi aset Pemkot Bima di Amahami. Menurutnya, tanah yang dikuasai warga (pemilik Hotel Marina Inn, red) merupakan asset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang sudah dihibahkan ke Pemkot Bima.
"Tanah ini aset sah yang diserahkan oleh Pemkab Bima. Kita harus pastikan statusnya jelas. Kita hadir bukan atas nama pribadi. Tapi Negara, demi menjaga marwah pemerintah," kata Feri dilansir dari Gardaasakota.com, Senin (1/1/2026) lalu.
 |
| Aset daerah yang dipagari warga keturunan di Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima yang mengancam Program Bank dunia saat ini. Metromini/Dok |
Terpisah, Edi H. A. Hamid, Anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi Nasdem merespon serius munculnya masalah sengketa lahan yang sudah menjadi aset daerah.
Kata dia, dua Fraksi di DPRD Kota Bima yaitu Fraksi Nasdem dan Fraksi Merah Putih secara resmi telah mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset ke Ketua DPRD Kota Bima.
Ia mengungkapkan, pembentukan Pansus Aset sangat penting. Sejauh ini belum ada upaya yang serius dalam melakukan pengawasan demi menginventarisasi aset-aset yang dimiliki Pemkot Bima selama ini.
Menurutnya, sebelumnya ada pengaduan soal dugaan adanya aset daerah yang beralih tangan. Nah, jika nanti Pansus terbentuk, bisa sekaligus dilakukan penelusuran diketahui kebenarannya.
"Jika ada aset daerah yang sudah dikuasai pihak lain. Harus segera dilakukan pengamanan agar aset daerah kembali milik pemerintah," tuturmya.
“Surat resmi untuk pembentukan Pansus Aset sudah kami (Fraksi Nasdem, red) sudah kami ajukan. Dari Fraksi Merah Putih juga sama. Terbentuknya Pansus Aset, kami sangat berharap semua pihak mendukung,” lanjut Sekretaris Komisi I menegaskan pada Metromini Media, Sabtu (10/1/2026).
Edi melanjutkan, untuk membentuk Pansus Ase Fraksi-fraksi di DPRD akan menyampaikan daat kegiatan Paripurna DPRD Kota Bima. Namun sekarang masih menunggu hasil Badan Musyawarah (Banmus).
Ia menjelaskan, saat Pansus Aset terbentuk. Dan setelah mengundang dan mendengar penjelasanbBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat maupun OPD lainnya yang memahami keadaan aset di Pemkot Bima. Ditambah keterangan pihak-pihak yang dianggap penting dan berhubungan langsung dengan kepemilikan aset yang bermasalah.
“Dari penjelasan BPKAD dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan aset yang bersengketa. Akan diketahui kebenaran dan keadaan aset yang sebenarnya. Dan dibentuknya Pansus Aset ini semata-mata untuk menyelamatkan aset daerah agar pemerintah tidak dirugikan," pungkas Edi.
"Pansus ini tidak ada kepentingan politik. Pansus hadir murni untuk menjaga marwah pemerintah dan menyelamatkan aset daerah,” sambungnya.
Kata dia, sorotan publik yang mempertanyakan aset daerah yang dihibahkan Pemkab Bima ke Pemkot Bima bisa dikuasai oknum warga bahkan telah memiliki SHM sedikit ramai di sosial media. Dan kenapa aset daerah sudah dipagari oleh warga? Nanti melalui Pansus setelah di ditelusuri akan diketahui sebab dan riwayatnya.
Ia menambahkan, soal informasi yang diterima adanya dugaan aset yang sudah diserahkan Pemerintah Kabupaten Bima ke Pemerintah Kota Bima berpindah tangan atau dialihkan secara sepihak.
"Untuk itulah hadirnya Pansus Aset ini. Aset-aset mana saja informasinya yang berpindah tangan. Semua akan ditelusuri dengan hati-hati setelah Pansus Aset disetujui Pimpinan nantinya," jelasnya.
Ia berharap, jangan sampai muncul lagi sengketa aset antara Pemkot dan warga. Sudah semestinya aset daerah dijaga dengan baik, jangan sampai ada yang disalahgunakan. Jika aset bermasalah di tangan pemerintah, dampaknya bukan kerugian nilai aset pemerintah saja tapi merusak wibawa dan mencoreng martabat pemerintah.
“Aset daerah penting untuk pembangunan. Karena ada polemik hingga ada aset daerah yang disertifikat warga. Sebagai Wakil Rakyat, kami juta ingin mengetahui seperti apa dokumen aset yang dimiliki eksekutif. Apakah sudah tertata dengan baik?,” tandas Edi.
Edi melanjutkan, Pemkot Bima telah menerima ratusan aset yang dihibahkan oleh Pemkab Bima. Dari semua lahan yang dihibahkan Pemkab Bima. ia pun penasaran dengan data dan dokumen dari semua aset yang ada saat ini.
Di sisi lain, pihak Badan Pertanahan Kota Bima dan Warga Keturunan yang memagari aset Pemkot masih dikonfirmasi lebih lanjut.
Dan terkait pengajuan resmi dua fraksi ke Pimpinan DPRD Kota Bima, kondirmasi media ini belum ditanggapi Ketua DPRD Kota Bima. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.