PJU Rp17,8 Miliar Terang di Lapangan, Dugaan Mark Up Menguat—DPRD NTB Minta Semua Dibuka
MATARAM — Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menyala dan berfungsi. Namun di balik operasional tersebut, proyek senilai Rp17,8 miliar tahun anggaran 2025 lalu, masih menyisakan polemik serius terkait transparansi, dugaan mark up, hingga kesesuaian pelaksanaan di lapangan.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan NTB, Chairy Chalidyanto, menegaskan bahwa pemasangan PJU merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin keselamatan pengguna jalan.
“Undang-undang jelas memerintahkan pemerintah daerah menyediakan perlengkapan keselamatan jalan. PJU adalah bagian dari itu. Jadi ini bukan proyek dadakan,” ujar Chairy, Jumat (23/1/2026) dikutip dari halontb.com.
Ia menjelaskan, pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog dan seluruh lampu disebut telah terpasang serta berfungsi sejak akhir tahun sebelumnya.
“Di Lombok dan Sumbawa sudah menyala semua,” tambahnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, yang memastikan proyek berjalan sesuai mekanisme penganggaran.
“APBD murni maupun perubahan selalu dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Tidak ada proyek yang berjalan tanpa prosedur,” tegas Ervan.
Dalam pelaksanaannya, Dishub NTB membagi proyek menjadi dua tahap. Tahap awal melalui pergeseran anggaran sebesar Rp7,6 miliar dengan realisasi 100 titik dari rencana 187 titik, diprioritaskan pada kawasan strategis termasuk jalur menuju Sirkuit Mandalika.
Tahap kedua melalui APBD Perubahan dengan tambahan Rp10,8 miliar untuk pemasangan 260 titik baru serta penyelesaian 87 titik tersisa, sehingga total mencapai 347 titik di 13 ruas jalan yang tersebar di Lombok dan Sumbawa.
Namun, di balik capaian tersebut, muncul dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses pengadaan. Isu ini mencuat dari dugaan penggunaan pihak reseller, bukan distributor langsung, yang berpotensi menyebabkan selisih harga untuk spesifikasi yang sama.
Sejumlah pegiat LSM mendesak Dishub NTB membuka secara rinci data pengadaan proyek PJU tahun 2025, termasuk nilai satuan, nama penyedia, dan spesifikasi teknis.
“Sebelumnya kami sudah menyoroti soal PJU di Dishub NTB. Kuat dugaan adanya mark up. Karena ada pengadaan di wilayah lain dengan spesifikasi satu tiang yang sama, tapi nilainya berbeda. Justru lebih mahal di tingkat provinsi pada data penyedia yang tertuang dalam e-katalog,” ungkap salah satu sumber, Sabtu (2/5/2026).
“Indikasinya tidak mengambil langsung dari distributor, tapi melalui pihak reseller, makanya harganya bisa lebih mahal dengan spesifikasi yang sama di penyedia yang ada di e-katalig,” lanjutnya.
Diakuinya, dalam pengadaan e-katalog dalam hal pemilihan penyedia sangat dominan merupakan kewenangan PPK pengadaan. Pihak dinas hanya menyetujui apa yang dinilai PPK sesuai dengan harga satuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dishub NTB sebelumnya memilih menunggu hasil audit resmi.
“Kita tunggu hasil dari audit BPK,” ujar salah seorang petinggi Dishub NTB saat dikonfirmasi Media Metromini beberapa waktu yang lalu.
Sementara itu, Komisi IV DPRD NTB menilai penjelasan teknis yang disampaikan belum cukup tanpa transparansi menyeluruh.
Anggota Komisi IV, Abdul Rahim, menegaskan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi perbedaan antara perencanaan dan realisasi proyek.
“Kami ingin memastikan tidak ada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan. Jangan sampai direncanakan di titik A, dipasang di titik B. Harga, kualitas, dan spesifikasi harus sepadan,” ujarnya, dikutip dari halontb.com.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan data menjadi kunci meredam polemik publik.
“Kalau semuanya jelas dan bisa dibuktikan, polemik selesai,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah diakui masih harus menentukan prioritas dalam penyediaan fasilitas keselamatan jalan. Namun DPRD menegaskan, transparansi tetap menjadi syarat utama agar proyek publik tidak berubah menjadi krisis kepercayaan.
#Metromini Media mencatat, proyek PJU ini kini berada di persimpangan: di satu sisi memberi manfaat nyata bagi masyarakat, namun di sisi lain diuji oleh tuntutan akuntabilitas. Terang di jalan belum tentu berarti terang dalam pengelolaan—di sinilah publik menunggu kejelasan. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#PJU
#PJUNTB
#NTB
#DishubNTB
#DPRDNTB
#TransparansiAnggaran
#AuditBPK
#APBD
#ProyekPublik
#LampuJalan
#MarkUp
#Korupsi
#KeterbukaanInformasi
#NTBUpdate
#BeritaNTB
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.