Soroti Mobil Bor Rp4 Miliar Diduga Bekas dan Mangkrak, Koalisi Rakyat NTB Desak Kejati Ambil Alih Kasus PUPR Bima

Media Metromini 

Berani & Lugas

#MATARAM — Gabungan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat, Kamis (21/5/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan skandal pengadaan Mobil Bor Air Tanah Dalam milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 senilai Rp4 miliar yang diduga bermasalah dan kini mangkrak.

Koalisi yang terdiri dari Koalisi Pemuda NTB, Perhimpunan Pemuda Sasak, dan Front Perjuangan Rakyat NTB itu mendesak Kejati NTB segera mengambil alih dan mempercepat penanganan kasus yang sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima.

Dalam orasinya, Koordinator Umum aksi, Rasyid F., menyebut proyek tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat karena anggaran miliaran rupiah diduga digunakan membeli mobil bor bekas atau rekondisi yang tidak dapat difungsikan.

“Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi dugaan permufakatan jahat yang sangat kasat mata. Uang rakyat Rp4 miliar dipakai membeli mobil bor yang diduga barang rekondisi. Banyak komponen vital hilang, selang bocor, dan hanya dicat ulang agar tampak baru,” tegas Rasyid di hadapan massa aksi.

Massa aksi menilai proses penanganan perkara berjalan lambat, padahal berbagai temuan lapangan disebut menunjukkan adanya cacat teknis berat pada unit mobil bor tersebut. Mereka juga menuding proyek pengadaan itu diduga melanggar aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam aksi yang dikawal sejumlah aparat kepolisian dan TNI tersebut, Koalisi Rakyat NTB menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejati NTB. Pertama, mendesak dilakukan supervisi terhadap Kejari Bima dan menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan serta segera menetapkan tersangka. Kedua, meminta pengusutan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran kontrak dan aturan LKPP dalam proyek pengadaan mobil bor tersebut. Ketiga, menuntut penindakan tegas terhadap seluruh oknum pejabat PUPR Kabupaten Bima yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang.

Aksi berlangsung tertib dengan massa duduk di depan gerbang kantor Kejati NTB sambil menyampaikan tuntutan secara bergantian. Koalisi Rakyat NTB menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga seluruh pihak yang dianggap bertanggung jawab diproses hukum. (#RED/AI/Mawardy)

📷: Dok. Metromini Media/AI

#KoalisiRakyatNTB

#KejatiNTB

#PUPRBima

#MobilBorMangkrak

#DugaanKorupsi

#KabupatenBima

#NTB

#MetrominiMedia

#BeraniDanLugas

#AksiMahasiswa

#PengadaanBarangJasa

#KejariBima

#SorotiKorupsi

#RakyatMelawan

#TransparansiAnggaran

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn