LMND Minta Pemkab Bima Serius serahkan Aset ke Pemkot Bima

Media Metromini 

Berani & Lugas

#KOTA BIMA — Polemik aset Pemerintah Kabupaten Bima yang berada di wilayah Kota Bima kembali menjadi sorotan publik. Ketua Eksekutif Kota LMND Kota Bima, Rahmat Ardiansyah alias Dian, meminta Pemerintah Kabupaten Bima segera menyelesaikan persoalan aset seperti Lapangan Serasuba, ASI Mbojo, hingga eks Pandopo Bupati Bima di Raba.

Menurut Dian, ketidakjelasan status aset tersebut dinilai menghambat progres pembangunan di Kota Bima sekaligus menunjukkan belum seriusnya Pemerintah Kabupaten Bima dalam menata aset serta pelayanan pemerintahan.

“Jangan diprioritaskan aset yang ada di Kota Bima tanpa kejelasan. Ketidakjelasan ini menghambat pembangunan Kota Bima dan berdampak pada ketidakseriusan Pemkab Bima dalam melayani masyarakat Kabupaten Bima,” tegas Dian, Kamis, 21 Mei 2026.

Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan daerah pemekaran lain seperti Lombok Barat dan Kota Mataram. Menurutnya, hampir tidak ada daerah lain yang masih menjalankan pelayanan pemerintahan di wilayah daerah hasil pemekaran seperti yang terjadi antara Kabupaten dan Kota Bima saat ini.

“Baru di Bima seperti ini. Pemerintah harus fokus menata daerah sendiri dan menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dian turut menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima yang disebut masih menyewa rumah di Kota Bima untuk dijadikan Pandopo Bupati dan Wakil Bupati Bima. Menurutnya, langkah itu bertolak belakang dengan upaya meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah Kabupaten Bima.

“Kalau memang ingin uang APBD berputar di Kabupaten Bima, maka seharusnya rumah dinas atau pandopo disewa di wilayah Kabupaten Bima, bukan di Kota Bima,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat Kabupaten Bima lebih kritis terhadap penggunaan APBD agar tidak dipakai untuk kepentingan di luar masyarakat dan wilayah Kabupaten Bima.

Selain itu, Dian mendorong adanya langkah konkret penyelesaian aset antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Bima, termasuk kemungkinan kompensasi apabila memang diperlukan.

“Perjelas dulu status Lapangan Serasuba, ASI Mbojo, dan eks Pandopo. Kalau memang ada kompensasi, sampaikan secara terbuka kepada publik dan bicarakan dengan Pemerintah Kota Bima,” ujarnya.

Dian juga meminta Ketua DPRD Kota Bima, Diah Citra Pravitasari, memberikan pandangan terkait persoalan aset Kabupaten Bima yang hingga kini masih berada di wilayah Kota Bima.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bima maupun Pemerintah Kota Bima terkait perkembangan penyelesaian aset tersebut. (#RED/AI/Mawardy) 

📷: Dok. Metromini Media /AI

#MetrominiMedia

#BeraniDanLugas

#AsetDaerah

#AsetKabupatenBima

#KotaBima

#PemkabBima

#LMNDKotaBima

#RahmatArdiansyah

#DianLMND

#LapanganSerasuba

#ASIMbojo

#EksPandopoRaba

#TransparansiAset

#SelesaikanAset

#RakyatHarusKritis

#SorotanPublik

#BimaHariIni

#BimaSorotAset

#APBDUntukRakyat

#BimaBergerak

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn