NTBCARE Desak Pemprov Audit 200 Klinik di NTB
https://www.metrominimedia.com/2026/05/ntbcare-desak-pemprov-audit-200-klinik.html
MetrominiMedia.com
Berani & Lugas
#MATARAM — NTBCARE mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat pengawasan terhadap sekitar 200 klinik yang beroperasi di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB. Desakan tersebut muncul setelah adanya temuan dugaan lemahnya kepatuhan sejumlah klinik terhadap standar perizinan dan pelayanan kesehatan.
Menurut NTBCARE, klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap klinik diwajibkan memenuhi standar perizinan, sumber daya manusia, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan hasil pemantauan NTBCARE di sejumlah daerah, sekitar 80 persen dari 200 klinik yang dipantau disebut belum memiliki kelengkapan dokumen perizinan dan belum menerapkan SOP pelayanan secara konsisten. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas layanan dan keselamatan pasien.
“Kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu pemerintah harus serius melakukan pengawasan,” ujar Yuni Bourhany dari NTBCARE dalam keterangannya, Jumat, 22 Mei 202.
Atas temuan itu, NTBCARE meminta Pemprov NTB segera melakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh klinik yang beroperasi di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga diminta menindak tegas klinik yang tidak memenuhi standar perizinan dan pelayanan kesehatan.
NTBCARE juga mendorong adanya transparansi informasi publik terkait status perizinan dan hasil pengawasan klinik sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain mendesak pemerintah, NTBCARE turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi layanan kesehatan di lingkungan masing-masing. Warga diminta melaporkan apabila menemukan dugaan praktik tanpa izin, tenaga kesehatan yang tidak sesuai standar, pungutan liar, maupun pelayanan yang tidak sesuai SOP kepada instansi kesehatan terkait.
Menurut NTBCARE, pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar pelayanan kesehatan di NTB tetap aman, terukur, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi NTB belum memberikan keterangan resmi terkait desakan audit terhadap ratusan klinik tersebut. (#RED/AI/Mawardy)
#SUMBER: NarasiMedia.net
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #NTB #NTBCARE #Kesehatan #Klinik #PemprovNTB #Mataram #PelayananKesehatan #AuditKlinik
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.