Jalan Pantura Soromandi 30 Tahun Rusak, Mahasiswa Desak Pemprov Ntb Hentikan “pemeliharaan Penderitaan Rakyat”
https://www.metrominimedia.com/2026/05/jalan-pantura-soromandi-30-tahun-rusak.html
Media Metromini
Berani & Lugas
#BIMA — Kondisi Jalan Pantura Soromandi di Kabupaten Bima kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik keras datang dari mahasiswa Muhammadiyah Mataram, Amelia Putri, yang menilai Pemerintah Provinsi NTB telah gagal menjalankan tanggung jawab pembangunan terhadap masyarakat Soromandi selama kurang lebih 30 tahun.
Dalam tulisan sikapnya, Amelia menyebut kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 18 kilometer itu sebagai simbol kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar rakyat. Ia menilai masyarakat Soromandi selama ini dipaksa hidup di tengah infrastruktur yang memprihatinkan, sementara pemerintah sibuk membangun citra pembangunan di daerah lain.
“Jalan lintas Pantura Soromandi hari ini berubah menjadi jalur penderitaan rakyat. Aspal hancur, lubang besar di berbagai titik, dan masyarakat harus mempertaruhkan keselamatan mereka setiap hari,” tulis Amelia, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar kerusakan jalan biasa, melainkan bentuk pengabaian sistematis pemerintah terhadap masyarakat wilayah pinggiran. Ia menilai alasan klasik seperti keterbatasan anggaran dan proses administrasi tidak lagi relevan setelah persoalan itu berlangsung selama tiga dekade.
“Ini bukan lagi persoalan teknis. Ini adalah kegagalan kepemimpinan dan matinya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil,” tegasnya.
Amelia juga menyoroti sikap DPRD NTB yang dinilai tidak memiliki keberanian politik untuk mendesak percepatan pembangunan jalan Pantura Soromandi. Ia bahkan menyebut publik patut curiga apabila persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.
Dalam momentum pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026, mahasiswa dan masyarakat Soromandi mendesak agar pemerintah menetapkan pembangunan total jalan Pantura sebagai prioritas utama. Mereka menolak pola perbaikan tambal sulam yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa menyelesaikan masalah secara permanen.
“Rakyat tidak meminta kemewahan. Mereka hanya menuntut hak dasar: jalan yang layak dan aman untuk dilalui,” lanjut Amelia.
Ia menambahkan, kerusakan jalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Soromandi.
Amelia juga meminta Pemerintah Provinsi NTB membuka secara transparan seluruh proses penganggaran dan perencanaan pembangunan jalan tersebut kepada publik agar masyarakat mengetahui sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan.
“Jika Pemerintah Provinsi NTB masih gagal memperbaiki jalan Pantura Soromandi pada tahun 2026, maka sejarah akan mencatat bahwa pemerintah telah gagal menjalankan tanggung jawab moral dan politiknya terhadap rakyat,” tutupnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB masih dimintai tanggapan terkait kritik dan tuntutan masyarakat Soromandi tersebut. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media /AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #Soromandi #PanturaSoromandi #NTB #KabupatenBima #JalanRusak #APBD2026 #PemprovNTB #DPRDNTB #AmeliaPutri
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.