Belanja Pegawai Dompu Tembus 61,08 Persen, Pengamat Ingatkan Ancaman Sanksi Fiskal

Media Metromini 

Berani & Lugas

#DOMPU — Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Dompu menjadi sorotan setelah rasio belanja pegawai disebut mencapai 61,08 persen dari total APBD hingga April 2026. Angka tersebut dinilai jauh melampaui batas ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Sorotan itu disampaikan pemerhati kebijakan publik, Suryadin, S.Pd.I., SH alias Gugel. Ia menilai struktur APBD Dompu saat ini tidak sehat dan berpotensi menyeret daerah pada tekanan fiskal serius apabila tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh.

“Kalau situasi ini terus dipertahankan, Dompu berisiko kehilangan ruang pembangunan. Bahkan ancaman pengurangan dana transfer pusat seperti DAU, DAK, dan DBH bisa menjadi kenyataan,” ujar Gugel, Jumat (22/5/2026)

Menurutnya, tingginya belanja pegawai membuat APBD kehilangan daya dorong terhadap pembangunan daerah. Sebagian besar anggaran disebut habis untuk membayar gaji ASN, PPPK, hingga tenaga honorer, sementara belanja modal dan program strategis masyarakat semakin terjepit.

“Kalau hampir dua pertiga APBD habis untuk pegawai, lalu apa yang tersisa untuk jalan, irigasi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rakyat,” kritiknya.

Gugel menyebut target realistis pemerintah daerah pada 2026 adalah menurunkan rasio belanja pegawai menjadi 50 persen, sedangkan target ideal 30 persen diperkirakan baru dapat dicapai secara bertahap pada 2027 hingga 2028.

Ia juga mendorong pemerintah daerah segera melakukan audit total kebutuhan SDM di seluruh OPD. Menurutnya, banyak instansi mengalami penumpukan tenaga administrasi, sementara sektor teknis dan pelayanan dasar justru kekurangan pegawai.

“ASN harus ditempatkan berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar memenuhi struktur jabatan,” katanya.

Selain itu, evaluasi terhadap tenaga honorer dan pegawai kontrak dinilai perlu dilakukan guna menekan pemborosan anggaran. Pegawai yang tidak memiliki beban kerja jelas diminta ditertibkan.

Di sektor kesehatan, Gugel menilai pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi tekanan APBD, khususnya melalui RSUD dan puskesmas besar agar pembiayaan operasional dapat ditopang dari pendapatan layanan.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti tingginya pengeluaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, tunjangan berlapis, hingga berbagai insentif yang dinilai tidak sebanding dengan output kerja.

“Kalau anggaran masih bocor di perjalanan dinas dan tunjangan tidak jelas, mustahil fiskal daerah bisa sehat,” tegasnya.

Di sisi lain, Gugel menilai Dompu belum maksimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sektor seperti pajak rumah kos, kontrakan, gudang jagung, parkir, hingga aktivitas UMKM disebut belum tergarap optimal.

Ia juga mendorong percepatan digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran.

“Ini momentum reformasi anggaran. Kalau tidak dimulai sekarang, Dompu akan terus menjadi daerah yang APBD-nya habis untuk membiayai birokrasi, bukan membangun rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Dompu masih dimintai tanggapan terkait sorotan terhadap tingginya rasio belanja pegawai tersebut. (#RED/AI/Mawardy)

SUMBER: Mediaruangpublik.com

Tanggal: Jumat, 22 Mei 2026

📷: Dok. Metromini Media/AI

#BelanjaPegawai

#APBDDompu

#Dompu

#FiskalDaerah

#MetrominiMedia

#BeraniDanLugas

#SorotanPublik

#ASN

#PPPK

#PADDompu

#ReformasiAnggaran

#TransparansiAnggaran

#DAU

#DAK

#BLUD

#SPBE

#KabupatenDompu

#NTB

#KebijakanPublik

#AuditAPBD

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn