Pengamat Soroti Meritokrasi di NTB, Penunjukan Komisaris BUMD Jadi Polemik
#LOMBOK — Sorotan terhadap komitmen meritokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menguat setelah penunjukan jajaran komisaris dan direksi di PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menilai praktik di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip profesionalitas yang selama ini digaungkan.
Edo menyebut, sejak awal masa jabatan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kerap menekankan pentingnya meritokrasi, termasuk di hadapan publik dan legislatif.
Namun, menurutnya, realisasi kebijakan tersebut masih menyisakan tanda tanya, terutama dalam penempatan figur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Meritokrasi seharusnya menempatkan individu berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik,” ujar Edo dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Ia menambahkan, konsep meritokrasi idealnya mendorong terciptanya keadilan dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan maupun perusahaan daerah.
“Kalau berbicara meritokrasi, mestinya diisi oleh orang-orang yang kompeten, bukan karena faktor kedekatan,” tegasnya.
Menurut Edo, implementasi di lapangan justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Ia bahkan mengkritik keras inkonsistensi antara narasi dan praktik.
“Kalau meritokrasi ditabrak, maka wajar publik menilai itu hanya sebatas wacana,” katanya.
#Perombakan Struktur PT GNE
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT GNE 2025, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan struktur baru manajemen perusahaan. Sejumlah nama ditunjuk mengisi posisi strategis, di antaranya Yuyud Indrayudi sebagai Direktur, Sulman sebagai Direktur Keuangan, dan Suhaimi sebagai Direktur Operasional.
Sementara itu, posisi Komisaris Utama diisi oleh Izzuddin Mahili, didampingi Lalu Aksar Ansori dan Muhammad Ihwan sebagai komisaris.
Penunjukan Muhammad Ihwan menjadi perhatian publik karena diketahui memiliki latar belakang sebagai bagian dari tim hukum pasangan Iqbal–Dinda pada Pilkada NTB sebelumnya.
#Sorotan Tata Kelola BUMD
Penempatan figur dengan latar belakang politik dalam struktur BUMD memicu diskusi luas terkait komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang profesional dan transparan.
BUMD seperti PT GNE memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah provinsi dapat mencapai 10–20 persen jika dikelola optimal.
Namun, di NTB, kontribusi tersebut dinilai masih belum maksimal. Sejumlah persoalan klasik seperti efisiensi, transparansi, hingga minimnya inovasi bisnis masih menjadi tantangan.
Edo menegaskan, penerapan meritokrasi yang konsisten akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja BUMD.
“Penempatan SDM berbasis kompetensi akan memperbaiki efisiensi, meningkatkan profitabilitas, dan mendorong inovasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Masyarakat berharap setiap keputusan strategis benar-benar berorientasi pada profesionalitas dan kepentingan luas, bukan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB selaku pihak terkait hingga berita ini diterbitkan masih dalam proses dimintai konfirmasi guna memberikan tanggapan atas sorotan pengamat terkait penerapan meritokrasi dan penunjukan jajaran BUMD. (#RED/AI/Agus)
#SUMBER: iNewsLombok.id
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#NTB
#Lombok
#GubernurNTB
#BUMD
#PTGNE
#Meritokrasi
#IsuPublik
#Transparansi
#GoodGovernance
#EkonomiDaerah
#PAD
#PolitikDaerah
#BeritaNTB
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.