MAY DAY & HARDIKNAS DI BIMA: SMI SERANG TAMBANG ILEGAL DAN DESAK PEMERINTAH BENAHI TATA KELOLA DESA
#BIMA — Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional yang digelar pada 4 Mei 2026 di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima menjadi panggung kritik keras terhadap kebijakan negara.
Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Bima, Afdhol, secara tegas menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal serta lemahnya pengawasan pemerintah yang dinilai berpotensi memicu krisis ekologis.
“Tambang tanpa izin bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi ancaman nyata bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kerusakan ekologi yang ditimbulkan bisa berujung pada bencana,” tegas Afdhol dalam orasinya.
Ia menilai, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah mengganggu keseimbangan ekosistem dan memperbesar risiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Karena itu, SMI mendesak pemerintah untuk segera melakukan penertiban menyeluruh terhadap tambang-tambang ilegal serta memperketat sistem perizinan.
“Jangan sampai kebijakan perizinan menjadi celah bagi eksploitasi. Negara harus hadir melindungi lingkungan, bukan justru membiarkan kehancuran terjadi,” lanjutnya.
Tak hanya isu lingkungan, Afdhol juga mengkritisi kebijakan tata kelola desa, khususnya terkait dana desa yang kini langsung ditransfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kewenangan besar yang diberikan kepada desa harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan yang ketat.
“Desa punya kuasa penuh sekarang. Tapi tanpa kontrol yang jelas, ini berpotensi melahirkan masalah baru. Harus ada prinsip good governance, bukan non-governance,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program pemberdayaan ekonomi desa seperti KOMPES, yang dinilai dapat menjadi solusi jika dikelola secara serius dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam skala nasional, Afdhol mengingatkan rencana pemerintah untuk membangun lebih dari 1.100 kampung nelayan mulai 2026,
Sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidatonya. Namun, ia menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh berhenti pada tataran wacana.
“Program kampung nelayan harus benar-benar berdampak. Jangan hanya jadi proyek administratif tanpa perubahan nyata bagi masyarakat pesisir,” katanya.
SMI menegaskan bahwa persoalan tambang, tata kelola desa, dan pembangunan ekonomi merupakan isu yang saling berkaitan.
Tanpa kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, eksploitasi sumber daya hanya akan meninggalkan krisis bagi generasi mendatang.
“Jika negara abai, maka yang diwariskan bukan kesejahteraan, melainkan kerusakan. Ini yang kami lawan,” tutup Afdhol. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MayDay2026
#Hardiknas2026
#SMIBima
#AksiMahasiswa
#SuaraRakyat
#TolakTambangIlegal
#SelamatkanLingkungan
#KrisisEkologi
#LawanEksploitasi
#TambangMerusak
#JagaBumi
#SaveLingkungan
#ReformasiDesa
#DanaDesa
#GoodGovernance
#TransparansiAnggaran
#KampungNelayan
#BimaBersuara
#MahasiswaBergerak
#BeraniDanLugas
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.