KASTA NTB Desak Gubernur Copot Kepala BKD, Soroti Mutasi ASN Tak Transparan
#KOTA MATARAM - Desakan keras terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mencuat dari KASTA NTB terkait polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai bermasalah.
Presiden KASTA NTB, Lalu Wink Haris, menegaskan pihaknya tidak menginginkan penyelesaian melalui dialog semata, melainkan tindakan konkret berupa keputusan tegas dari gubernur.
“Kami tidak meminta dialog dengan Tri Budi. Kami tidak butuh klarifikasi. Kami butuh keputusan. Fokus kami jelas: Gubernur NTB harus segera memberhentikan Kepala BKD,” tegas Lalu Wink Haris dalam pernyataannya, Senin (4/5/2026).
Ia menilai, upaya dialog hanya akan menjadi langkah meredam tekanan publik tanpa menyentuh substansi persoalan. Menurutnya, langkah paling tepat untuk memulihkan kepercayaan publik adalah evaluasi total terhadap jajaran yang dianggap bertanggung jawab atas kisruh birokrasi saat ini.
Aksi protes KASTA NTB sebelumnya berlangsung di depan Kantor BKD NTB. Massa membawa spanduk tuntutan, menyuarakan aspirasi secara bergantian, hingga sempat memblokir gerbang kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan kepegawaian yang dinilai merugikan banyak pihak. Situasi sempat memanas dengan munculnya asap hitam dari pembakaran ban di lokasi aksi.
KASTA NTB menegaskan bahwa persoalan mutasi ASN bukan sekadar kebijakan administratif biasa, melainkan menyangkut prinsip keadilan, integritas, dan profesionalitas birokrasi.
“Kami beri waktu satu minggu. Jika tidak ada tindakan, maka publik akan menilai gubernur tidak serius membenahi birokrasi. Ini menyangkut marwah pemerintahan dan integritas birokrasi,” lanjut Lalu Wink Haris.
Lebih jauh, KASTA NTB mengungkap adanya dugaan penggunaan data yang tidak relevan sebagai dasar mutasi, promosi, maupun demosi ASN. Mereka menilai prosedur yang seharusnya berjalan sesuai aturan justru tidak dilaksanakan secara objektif.
“Kami menemukan indikasi bahwa dasar data yang digunakan dalam kebijakan mutasi ini tidak relevan dengan aturan. Kalau data yang dipakai tidak valid, maka keputusan mutasi pun patut diduga cacat prosedur,” ujar Lalu Wink Haris.
Ia menambahkan bahwa sistem kepegawaian seharusnya berbasis pada meritokrasi, kinerja, dan kompetensi, serta didukung mekanisme evaluasi yang transparan. Namun, kebijakan yang terjadi justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan ASN maupun masyarakat.
Selain itu, KASTA NTB juga menyoroti proses mutasi dan demosi pejabat yang dianggap tidak transparan. Indikator penilaian hingga mekanisme seleksi dinilai tidak jelas, sehingga memunculkan kecurigaan publik.
“Kalau semua dilakukan sesuai prosedur, kenapa prosesnya terkesan tertutup? Kenapa banyak pihak merasa keputusan itu tiba-tiba dan tidak masuk akal? Ini yang memunculkan kecurigaan publik,” katanya dilansir LPKPKNTB.com.
Kritik semakin tajam ketika KASTA NTB menyebut adanya indikasi praktik “permainan jabatan” di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Pola mutasi yang dinilai tidak prosedural dan tidak transparan dianggap membuka ruang dugaan praktik transaksional.
“Kami tidak ingin birokrasi NTB menjadi pasar jabatan. Ketika mutasi, promosi, dan demosi dilakukan tanpa transparansi, maka dugaan jual beli jabatan itu wajar muncul,” tegasnya.
KASTA NTB juga mendesak gubernur tidak hanya mencopot Kepala BKD, tetapi juga Asisten I Setda NTB yang dinilai memiliki peran strategis dalam koordinasi pemerintahan, termasuk aspek tata kelola birokrasi.
“Kami mendesak gubernur memberhentikan Kepala BKD dan Asisten I. Ini langkah minimal untuk menyelamatkan wajah pemerintahan dan menjaga birokrasi tetap sehat,” kata Lalu Wink Haris.
Sebagai penutup, KASTA NTB menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk kontrol publik agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip profesionalitas, sistem merit, dan tata kelola yang bersih.
“Gubernur harus memilih, berdiri di pihak reformasi birokrasi atau membiarkan birokrasi terus gaduh. Dalam satu minggu ini, publik akan melihat keberanian gubernur,” pungkasnya. (#RED/AI/Agus)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#KASTANTB
#MutasiASN
#ReformasiBirokrasi
#Transparansi
#GoodGovernance
#NTB
#Mataram
#IsuBirokrasi
#AksiMahasiswa
#KontrolPublik
#MeritSystem
#StopJualBeliJabatan
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.