NTB Care Disorot: Antara Kritik Tata Kelola dan Klarifikasi Eks Gubernur
#SUMBAWA - Program NTB Care kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kritik tajam terkait efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggarannya.
Program yang digagas sebagai layanan responsif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama di wilayah pelosok.
Mahendra, Sekretaris EW LMND NTB, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ada satu prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan: setiap rupiah uang publik harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi rakyat. Ketika prinsip ini dilanggar, maka yang tersisa bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan krisis kepercayaan,” ujar Mahendra, Minggu (3/5/2026) dikutip dari Bimakita.com.
Ia menyebut, dalam kurun 2020–2021, anggaran NTB Care mencapai sekitar Rp117 miliar. Namun, menurutnya, besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Besarnya angka tersebut tidak berbanding lurus dengan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama di wilayah pelosok yang justru menjadi target utama intervensi program,” tegasnya.
Mahendra juga menyoroti temuan indikasi kerugian negara sebesar Rp1,58 miliar oleh BPKP NTB, yang dinilai sebagai sinyal adanya persoalan dalam sistem pengawasan.
“Ini bukan sekadar angka—ini adalah sinyal adanya celah serius dalam sistem pengawasan dan eksekusi program,” katanya.
Selain itu, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi fiskal daerah yang disebut meninggalkan beban utang hingga Rp171,4 miliar di akhir masa kepemimpinan sebelumnya.
“Korelasi antara pembengkakan anggaran program dan meningkatnya beban fiskal daerah menjadi isu yang tidak bisa diabaikan,” lanjut Mahendra.
Ia juga mengkritik arah komunikasi program yang dinilai lebih menonjol di media sosial dibanding capaian nyata di lapangan.
“NTB Care tampak lebih menonjol dalam narasi komunikasi publik dibandingkan dengan capaian substantif di lapangan. Jika benar demikian, maka program ini berisiko terjebak dalam logika pencitraan, bukan penyelesaian masalah,” ujarnya.
Mahendra mendorong audit investigatif menyeluruh, penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.
“Transparansi harus dibuka hingga level paling detail. Jika terbukti terjadi penyimpangan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa kompromi,” tutupnya.
Sementara itu, mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar, khususnya tuduhan aliran dana pribadi dari program NTB Care.
“Saya sebenarnya agak malas merespons hal-hal yang sudah berlalu. Namun, kadang hal ini terpaksa dilakukan agar tidak melebar ke mana-mana,” ujar Zulkieflimansyah, Senin (4/5/2026) dilansir dari sumbawanesia.com.
Ia membantah keras tudingan bahwa dana NTB Care sebesar Rp31 miliar mengalir ke dirinya.
“Tiba-tiba muncul tuduhan bahwa dana NTB Care sebesar Rp31 miliar mengalir ke saya pribadi. Ini jelas keterlaluan,” tegasnya.
Menurutnya, jika memang ada kecurigaan, audit seharusnya menjadi jalur yang ditempuh, bukan membangun opini di ruang publik.
“Kalau memang ingin audit, silakan audit saja. Tidak perlu ribut ke sana kemari,” katanya.
Ia juga mengaku telah mengonfirmasi kepada mantan Kepala BPKAD NTB, Rizal Dilaga, terkait isu hibah ratusan miliar.
“Beliau menegaskan bahwa tidak pernah ada hibah ratusan miliar ke NTB Care. Bantuan yang pernah diberikan hanya satu unit sepeda motor untuk operasional,” jelasnya.
Zulkieflimansyah menegaskan bahwa NTB Care pada dasarnya merupakan gerakan sosial untuk membantu masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
“Program ini hadir sebagai gerakan sosial dan moral, membantu kursi roda melalui Dinas Sosial, fasilitas penyeberangan gratis, hingga bantuan biaya rumah sakit,” ungkapnya.
Ia menilai narasi yang berkembang saat ini sudah berlebihan dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Namun sekarang narasi yang berkembang seolah-olah terjadi korupsi ratusan miliar. Ini sangat berlebihan,” pungkasnya.
Perdebatan mengenai NTB Care kini menjadi cermin penting bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Di satu sisi, kritik menuntut transparansi dan akuntabilitas, sementara di sisi lain, klarifikasi menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membangun opini publik.
Yang jelas, publik menunggu pembuktian—bukan sekadar narasi. (#RED/AI/Agus)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#NTBCare
#TransparansiAnggaran
#AkuntabilitasPublik
#AuditNTB
#IsuNTB
#BeraniDanLugas
#MetrominiMedia
#KontrolSosial
#KrisisKepercayaan
#TataKelolaPemerintahan
#NTBHariIni
#OpiniPublik
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.