Ady–Irfan Didesak Mundur, Kritik Pedas Soroti APBD Bima 2026
#BIMA – Kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima, Ady–Irfan, kembali mencuat. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, secara terbuka mendesak keduanya untuk mundur dari jabatan, menyusul kondisi anggaran daerah yang dinilai tidak sehat dan jauh dari keberpihakan kepada rakyat.
Dalam pernyataannya tertanggal 2 Mei 2026 di Mataram, Ardiansyah menilai pengelolaan APBD Kabupaten Bima tahun 2026 menunjukkan tanda-tanda “salah urus” yang serius.
“Kalau tidak mampu mengurus dompet rakyat, lebih baik berhenti sekarang daripada memperpanjang derita satu kabupaten,” tegas Ardiansyah.
#Belanja Birokrasi Membengkak
Ia menyoroti komposisi anggaran yang dinilai tidak proporsional. Belanja operasi disebut mencapai 81 persen dari total APBD.
“Dari setiap Rp100 uang rakyat, Rp81 habis untuk birokrasi. Ini bukan reformasi, ini pemborosan yang dilegalkan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan birokrasi justru menjadi beban utama, bukan alat pelayanan publik.
#Infrastruktur Minim, Fasilitas Elite Disorot
Kritik juga diarahkan pada kecilnya porsi belanja modal yang hanya sekitar Rp58 miliar atau kurang dari 3 persen.
Ardiansyah menilai kondisi ini berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait jalan rusak yang berdampak pada aktivitas ekonomi petani.
Di sisi lain, ia menyinggung adanya laporan ke Kejaksaan Negeri Bima terkait proyek penimbunan rumah dinas kepala daerah.
“Bagaimana mungkin fasilitas elite diprioritaskan saat infrastruktur rakyat terbengkalai?” katanya.
#Ketergantungan pada Dana Pusat
Lebih jauh, ia menilai pemerintah daerah gagal membangun kemandirian fiskal. Ketika dana transfer pusat disebut berkurang hingga Rp1 triliun, daerah langsung terdampak signifikan.
Data yang disampaikan juga menunjukkan inflasi mencapai 6,40 persen, sementara angka kemiskinan masih berada di kisaran 12,59 persen.
“Ini bukti bahwa visi ‘Bima Tangguh dan Mandiri’ hanya slogan tanpa implementasi,” kritiknya.
#Desakan Mundur
Di akhir pernyataannya, Ardiansyah menegaskan bahwa mundur adalah langkah paling terhormat bagi Ady–Irfan.
“Jika hanya mampu mengalokasikan 3 persen untuk infrastruktur tapi 81 persen untuk birokrasi, maka ini kegagalan total. Mundur adalah pilihan paling bermartabat,” pungkas pemuda yang akrab disapa Sangaji Sape itu.
Di sisi lainnya. Pihak Pemkab Bima masih dimintai tanggapannya dalam pemberitaan ini. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#BimaKrisis
#APBDBima2026
#SorotanAnggaran
#BirokrasiGemuk
#InfrastrukturTerabaikan
#BimaButuhPerubahan
#KritikKepemimpinan
#TransparansiAnggaran
#RakyatMenilai
#BimaTidakBaikBaikSaja
#DesakMundur
#EvaluasiPemerintah
#SuaraPublik
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.