Kontrak Lanjutan PT BMO, Gaji 164 Karyawan Outsourcing Menanti Anggaran Perubahan Rp56,37 Miliar

KOTA BIMA | Minggu, 23 Agustus 2026 – Persoalan pembayaran gaji 164 karyawan outsourcing di RSUD Kota Bima kembali menjadi sorotan. Setelah kontrak awal PT Bima Milenial Outsourcing (BMO) sampai Juli 2026, kini para karyawan menanti kepastian kontrak lanjutan dan pembayaran gaji mereka.

Direktur PT Bima Milenial Outsourcing (BMO), Muhammad Ali Hanafi yang akrab disapa Hans, menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan ketersediaan pos anggaran tenaga outsourcing pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan proses kontrak lanjutan.

Menurut Hans, PT BMO memperoleh kontrak penyediaan tenaga outsourcing melalui mekanisme e-katalog untuk tiga OPD, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Umum, dan RSUD Kota Bima.

Kontrak tersebut mengakomodir sebanyak 164 tenaga outsourcing.

“Kontrak pertama dibuat sampai dengan bulan Juli sesuai dengan ketersediaan pos anggaran outsourcing di masing-masing OPD. Kontrak kami untuk 164 tenaga,” jelas Hans.

Setelah periode kontrak awal sampai Juli, pembayaran gaji memasuki masa transisi sambil menunggu kontrak lanjutan dan ketersediaan anggaran pada periode berikutnya.

Hans meminta para tenaga outsourcing untuk bersabar dan tidak terlalu khawatir. Ia menegaskan keterlambatan pembayaran tidak berarti hak para pekerja tidak akan dibayarkan.

“Jadi sebenarnya kita mau bersabar. Para tenaga kontrak ini jangan sampai terlalu khawatir. Kondisinya kemarin, kekuatan anggaran masing-masing OPD memang sudah terbatas,” ujarnya.

Di tengah persoalan tersebut, Hans menyinggung adanya tambahan penerimaan sekitar Rp56,37 miliar dari pemerintah pusat untuk Kota Bima yang telah masuk ke kas daerah.

Tambahan dana tersebut merupakan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH) sampai Tahun Anggaran 2024 yang diterima Pemerintah Kota Bima.

Menurut Hans, tambahan penerimaan tersebut memberikan harapan adanya ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan kebutuhan anggaran pada periode berikutnya.

“Kebetulan sudah ada tambahan anggaran dari pusat yang masuk di kas. Dengan adanya tambahan itu, tentu untuk bulan selanjutnya akan ada pembayaran,” katanya.

Meski demikian, tambahan dana Rp56,37 miliar tersebut bukan anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi pembayaran tenaga outsourcing RSUD Kota Bima.

Penggunaannya tetap harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah serta pengalokasian melalui anggaran pemerintah daerah, termasuk dalam pembahasan anggaran perubahan.

Hans juga menyebut kebutuhan anggaran tenaga outsourcing telah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

“Untuk anggaran outsourcing ini sudah disetujui oleh Pak Sekda setelah konsultasi dengan pimpinan daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, pembayaran gaji 164 karyawan outsourcing RSUD Kota Bima menjadi perhatian setelah adanya keluhan pekerja terkait gaji yang belum diterima. Pembayaran tersebut sebelumnya dijanjikan akan diselesaikan pada 21 Agustus 2026.

Namun, hingga janji tersebut berlalu, sejumlah pekerja mengaku masih menunggu pembayaran.

Terkait tudingan yang muncul mengenai dugaan adanya penggelapan, Hans membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan persoalan yang terjadi, menurut penjelasannya, berkaitan dengan masa transisi anggaran dan proses kontrak lanjutan.

“Kalau memang pernah ada keterlambatan, mungkin pembayarannya terlambat. Tapi bukan berarti tidak dibayarkan,” tegasnya.

Kini, 164 karyawan outsourcing masih menunggu realisasi pembayaran gaji mereka. Sementara itu, kontrak lanjutan PT BMO bersama tiga OPD disebut akan segera ditandatangani setelah perusahaan tersebut kembali dipilih melalui mekanisme e-katalog.

Bagi para pekerja, yang paling dinantikan bukan sekadar penjelasan mengenai anggaran dan kontrak lanjutan, melainkan kepastian kapan hak mereka yang tertunda benar-benar dibayarkan.

Redaksi Metromini Media 

"Berani & Lugas"