Ketua KONI Kota Bima Duga Ada Atlet Titipan di PORPROV NTB, Desak Evaluasi Total Tata Kelola Keolahragaan KONI NTB
KOTA BIMA|Sabtu, 1 Agustus 2026 – Polemik dugaan keterlibatan atlet dari luar Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII NTB terus bergulir. Setelah sebelumnya Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan bahwa pendaftaran atlet dilakukan oleh masing-masing KONI kabupaten/kota, kini Ketua KONI Kota Bima, Alfian Indrawirawan, angkat bicara dan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap penyelenggaraan PORPROV.
Dalam keterangannya kepada Metromini Media, Sabtu (1/8/2026), Alfian menduga kehadiran sejumlah atlet dari luar NTB tidak terlepas dari adanya kepentingan pihak tertentu di lingkungan KONI NTB yang menitipkan atlet melalui KONI kabupaten/kota.
"Kehadiran atlet-atlet dari luar NTB menurut saya ada kepentingan orang dalam KONI NTB dengan cara menitip atlet-atlet itu di semua KONI kabupaten/kota. Makanya keabsahan atlet tersebut cukup dengan ber-KTP NTB dan surat pernyataan untuk bersedia membela NTB di PON nanti," ujarnya.
Menurut Alfian, kondisi tersebut telah menggeser tujuan utama penyelenggaraan PORPROV yang seharusnya menjadi ajang pembinaan atlet daerah.
"Ini yang menghilangkan esensi pelaksanaan PORPROV yang sejatinya untuk menjaring dan mengukur kemampuan atlet-atlet asli dari NTB di setiap cabang olahraga," tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu tujuan terpenting PORPROV adalah mengukur hasil pembinaan atlet yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten dan kota. Namun, menurutnya, tujuan tersebut sulit tercapai apabila atlet-atlet dari luar daerah ikut bersaing dalam kompetisi.
"Menurut saya tujuan penting dari pelaksanaan PORPROV dalam rangka mengukur kemampuan atlet-atlet ini hilang dengan hadirnya atlet-atlet dari luar NTB," katanya.
Alfian menilai secara kualitas, atlet-atlet yang berasal dari luar NTB memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar atlet lokal.
"Jelas kemampuan atlet NTB jauh di bawah atlet-atlet dari Jawa, padahal mereka juga tidak dipakai oleh daerah asalnya," ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti hasil pertandingan cabang olahraga sepak takraw yang menurutnya didominasi oleh satu daerah.
"Seperti contoh cabang olahraga takraw yang medali-medalinya diambil semua oleh Kabupaten Sumbawa," ungkap pria yang akrab disapa Dae Pawan itu.
Selain itu, Alfian juga mempertanyakan proses administrasi yang dilakukan selama pelaksanaan PORPROV. Ia mengaku hingga seluruh pertandingan berakhir, KONI kabupaten/kota tidak pernah menerima berita acara mengenai keabsahan atlet dari KONI NTB.
"Berita acara keabsahan atlet sampai dengan berakhirnya PORPROV tidak diberikan oleh KONI NTB kepada KONI kabupaten/kota," katanya.
Ketika ditanya apakah dugaan adanya atlet titipan benar terjadi, Alfian menyatakan penilaiannya didasarkan pada fakta yang ditemui di lapangan.
"Bisa dikatakan iya, karena realitas di lapangan seperti itu," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa secara administratif seluruh atlet memang didaftarkan oleh KONI kabupaten/kota. Namun, menurutnya, terdapat usulan dari pihak tertentu agar sejumlah atlet dari luar daerah turut didaftarkan melalui daerah peserta.
"Memang semua atlet didaftarkan oleh KONI kabupaten/kota, tapi ada beberapa usulan orang dalam KONI NTB untuk mendaftarkan juga atlet-atlet titipan mereka. Contoh kasus di Kota Bima, atlet cabang olahraga paralayang kami tidak tahu atlet itu dari mana asalnya," jelas Alfian.
Menurut Alfian, polemik yang mencuat dalam pelaksanaan PORPROV NTB tidak boleh berhenti sebatas perdebatan di ruang publik. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola organisasi olahraga di tingkat provinsi.
"Saya berharap dilakukan evaluasi secara total terhadap tata kelola keolahragaan di KONI NTB. PORPROV harus kembali kepada tujuan utamanya, yakni membina, menjaring, dan mengukur kemampuan atlet-atlet asli NTB sebagai fondasi pembentukan kontingen menuju PON. Jangan sampai kepentingan tertentu justru mengorbankan proses pembinaan atlet daerah," tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembinaan olahraga di NTB. Selain itu, seluruh proses seleksi, verifikasi administrasi, hingga penetapan atlet peserta harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku agar tidak kembali menimbulkan polemik.
Sebelumnya, Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyatakan bahwa proses pendaftaran atlet dilakukan oleh masing-masing KONI kabupaten/kota dan meminta agar penelusuran persoalan dimulai dari tingkat daerah. Menurut Mori, KONI NTB hanya merilis data atlet yang telah diajukan oleh KONI kabupaten/kota.
Hingga berita ini diterbitkan, Metromini Media masih menunggu tanggapan resmi dari Ketua KONI NTB terkait pernyataan Ketua KONI Kota Bima mengenai dugaan atlet titipan, mekanisme verifikasi administrasi atlet, tidak diserahkannya berita acara keabsahan atlet kepada KONI kabupaten/kota, serta usulan evaluasi total terhadap tata kelola keolahragaan di KONI NTB.
Sesuai prinsip keberimbangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Metromini Media membuka ruang hak jawab bagi KONI NTB maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. (RED)
Metromini Media
Berani & Lugas
