Kelompok Tani Diduga Jadi Alat, Aktivis Soroti Penyaluran Bantuan Pertanian di Kabupaten Bima
Aktivis Rizal Baba Kasama menilai kelompok tani semestinya menjadi wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan justru dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan pihak tertentu.
“Kelompok tani hanya alat, bantuan hanya jalan mengumpulkan harta,” demikian kritik yang disampaikan Rizal Baba Kasama.
Menurutnya, bantuan pemerintah di sektor pertanian, mulai dari bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga dukungan program lainnya, seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan dan data penerima yang jelas.
Rizal juga menyoroti adanya keluhan petani di Kecamatan Donggo, khususnya Desa Mpili, yang menyebut kelompok tani selama beberapa tahun terakhir tidak mendapatkan bantuan.
Keluhan tersebut disampaikan seorang warga melalui media sosial. Dalam unggahan yang terlihat pada dokumentasi, Ayuu Nazilla menuliskan bahwa dalam kurun waktu sekitar 4–5 tahun terakhir, kelompok tani di Desa Mpili mengaku tidak menerima bantuan.
Keluhan tersebut menjadi pertanyaan serius mengenai pemerataan dan mekanisme penyaluran program pertanian di tingkat kecamatan dan desa.
Rizal menduga persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kelompok tani, tetapi juga perlu ditelusuri pada mekanisme kerja UPT Pertanian dan jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Bima.
Menurutnya, apabila benar terdapat penyimpangan dalam penyaluran bantuan, maka pemerintah daerah harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari proses pengusulan kelompok tani, penetapan penerima, pengadaan, distribusi hingga barang benar-benar diterima petani.
“Jangan sampai kelompok tani hanya menjadi nama administratif untuk memenuhi persyaratan program, sementara petani sebagai penerima manfaat justru tidak mendapatkan haknya,” demikian inti kritik tersebut.
Rizal meminta Bupati Bima Ady Mahyudi memberikan perhatian serius terhadap berbagai keluhan petani dan memastikan seluruh program bantuan pertanian berjalan transparan serta tepat sasaran.
Ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja UPT Pertanian di setiap wilayah serta membuka ruang pengaduan bagi petani yang merasa tidak memperoleh bantuan.
Metromini Media menilai dugaan tersebut perlu ditempatkan sebagai persoalan yang harus diverifikasi secara objektif. Keluhan masyarakat tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran, namun juga tidak semestinya diabaikan sebelum dilakukan pemeriksaan.
Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan bantuan, pihak yang terbukti bersalah harus diproses sesuai ketentuan hukum. (RED)
SUMBER: Status Facebook Aktivis Rizal Baba Kasama dan unggahan keluhan warga Ayuu Nazilla | Rabu, 12 Agustus 2026.
METROMINI MEDIA — BERANI DAN LUGAS
