Aksi Besar Ancam Lumpuhkan Poto Tano 30 Hari, PPS Desak Pemerintah Segera Sahkan Provinsi Pulau Sumbawa
#SUMBAWA BARAT - Gelombang desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) memasuki fase krusial. Presidium Aliansi PPS resmi mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, mulai 26 Mei hingga 26 Juni 2026.
Aksi tersebut diproyeksikan melibatkan sedikitnya 5.000 massa dari lima kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa, dengan dukungan ratusan kendaraan, ribuan selebaran, serta atribut perjuangan.
Pelabuhan Poto Tano dipilih sebagai titik aksi karena merupakan jalur strategis penghubung antara Pulau Sumbawa dan Lombok.
Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tekanan nyata terhadap pemerintah pusat.
“Ini bukan lagi sekadar tuntutan, ini adalah suara kolektif masyarakat Sumbawa yang selama ini merasa diabaikan. Kami sudah terlalu lama menunggu. Jika pemerintah serius, maka buktikan dengan langkah konkret, bukan janji,” tegas Sahril, Minggu (3/5/2026) dikutip dari siarpost.com.
Menurutnya, kesabaran masyarakat telah berada di titik batas. Ia juga menyoroti belum terealisasinya janji Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan diskusi publik pembentukan PPS yang sebelumnya dijadwalkan paling lambat Maret 2026.
“Kalau memang negara hadir, maka jangan biarkan aspirasi ini menggantung. Kami menuntut kepastian. Jangan sampai masyarakat menilai ini hanya permainan waktu,” lanjutnya.
Sahril menegaskan bahwa PPS memberikan batas waktu yang jelas kepada pemerintah.
“Kami tidak akan mundur. Aksi ini akan terus berjalan sampai ada kejelasan. Bahkan, kami siap memperbesar gelombang jika tuntutan ini tidak direspons serius,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, Aliansi PPS mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desartada) dan RPP Penataan Daerah (RPP Petada), yang dinilai sebagai kunci utama pembentukan daerah otonomi baru.
Selain itu, PPS juga meminta Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah untuk segera merealisasikan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk pelaksanaan uji publik sebagai tahapan krusial dalam proses pemekaran wilayah.
Di tengah meningkatnya tensi gerakan, PPS turut mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh daerah, serta perwakilan di DPR RI untuk ikut mengawal proses ini agar tidak kembali terhambat oleh tarik ulur kepentingan politik.
Aksi ini diprediksi akan menjadi ujian bagi pemerintah pusat dalam merespons aspirasi daerah. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bukan tidak mungkin gelombang protes akan semakin meluas dan menjelma menjadi isu nasional.
Kini, publik menanti langkah tegas pemerintah: menjawab tuntutan atau membiarkan bara perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa kian membesar. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#PulauSumbawa
#ProvinsiPulauSumbawa
#PPSBergerak
#AksiPotoTano
#SumbawaBersuara #DesakPemerintah
#SegeraSahkanPPS
#SuaraRakyat
#AspirasiDaerah
#PerjuanganDaerah #Aksi30Hari
#GerakanRakyat
#SolidaritasSumbawa
#NTBBersuara
#PerubahanSekarang #MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.