LEAD NTB: Proyek APBN Harus Memberikan Dampak Nyata Bagi Daerah, Termasuk Kepatuhan Pajak MBLB
KOTA BIMA — Direktur Eksekutif Lembaga Edukasi dan Advokasi (LEAD) NTB, Agus Mawardy, menegaskan bahwa kehadiran proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah seharusnya tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurut Agus, proyek besar seperti Pengendalian Banjir Kota Bima senilai sekitar Rp226 miliar yang banyak menggunakan material batu, pasir, dan mineral bukan logam lainnya, memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), selama material tersebut berasal dari aktivitas pertambangan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
"Proyek APBN bukan berarti uangnya hanya datang, bangun fisik lalu selesai. Harus ada efek ekonomi yang dirasakan daerah. Mulai dari tenaga kerja lokal, jasa angkutan, usaha pendukung, hingga penerimaan daerah dari Pajak MBLB jika menggunakan material dari tambang yang memiliki kewajiban pajak," tegas Agus Mawardy.
Ia menjelaskan bahwa nilai kontrak proyek APBN tidak otomatis menjadi pendapatan daerah. Namun, aktivitas ekonomi yang muncul dari pelaksanaan proyek, seperti penggunaan material tambang, transportasi, tenaga kerja, dan usaha pendukung lainnya dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi daerah.
Karena itu, LEAD NTB mempertanyakan sumber legalitas material batu dan pasir yang digunakan dalam proyek pengendalian banjir tersebut.
"Jika benar proyek ini menggunakan volume batu dan pasir dalam jumlah besar, maka publik berhak mengetahui dari IUP mana material tersebut diambil, apakah seluruh dokumen pengangkutan lengkap, dan apakah kewajiban Pajak MBLB telah diselesaikan sesuai aturan," ujarnya, Jumat, 19 Juni 2026.
Agus menambahkan, transparansi dokumen asal material menjadi penting untuk memastikan bahwa proyek strategis nasional atau proyek yang menggunakan dana negara juga memberikan manfaat maksimal bagi daerah tempat proyek tersebut dilaksanakan.
Hingga saat ini, Metromini Media masih terus melakukan pendalaman terhadap dokumen sumber material, pembayaran Pajak MBLB, serta klarifikasi dari pihak kontraktor, pemilik IUP, dan instansi terkait.
Metromini Media akan terus mengawal persoalan ini secara independen, berimbang, dan berbasis fakta sebagai wujud komitmen jurnalistik: Berani & Lugas. (RED)
