Bayi Meninggal Diduga Terkendala BPJS, HMI Cabang Bima Desak Bupati Copot Direktur RSUD Bima
BIMA - Meninggalnya seorang bayi yang diduga berkaitan dengan kendala pelayanan administrasi BPJS Kesehatan menuai sorotan dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) mendesak Bupati Bima untuk segera melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD Bima, termasuk mencopot Direktur RSUD Bima apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pelayanan kesehatan.
Kabid PTKP HMI Cabang Bima, Rijal Mahendra, menegaskan bahwa rumah sakit sebagai lembaga pelayanan publik tidak boleh menjadikan persoalan administrasi sebagai penghambat penanganan medis, terutama dalam kondisi darurat yang menyangkut keselamatan pasien.
“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Nyawa manusia tidak boleh dikalahkan oleh urusan administrasi. Jika dugaan ini benar dan terdapat kelalaian dalam pelayanan yang berakibat fatal, maka Direktur RSUD Bima harus bertanggung jawab secara moral maupun administratif,” tegas Rijal.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan tanpa diskriminasi. Karena itu, HMI meminta adanya investigasi yang menyeluruh dan transparan untuk mengungkap kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab.
HMI juga menilai Bupati Bima harus segera mengambil langkah tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan publik tidak terus menurun.
“Ini bukan semata persoalan jabatan Direktur RSUD Bima, tetapi tentang tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak kesehatan warga. Jika terbukti ada kelalaian, maka pencopotan direktur merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan,” lanjutnya, Minggu (21/6/2026).
Selain meminta evaluasi terhadap manajemen RSUD Bima, HMI juga mendesak Dinas Kesehatan, Ombudsman, dan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan secara independen. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
Kasus meninggalnya bayi tersebut kini menjadi perhatian publik dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan serius terhadap kualitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. (RED)
