195 SPPG di NTB Hentikan Operasional Sementara, BGN Tegaskan Program MBG Tetap Berjalan
METROMINI MEDIA
Berani & Lugas
MATARAM – Sebanyak 195 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan penghentian operasional sementara akibat belum diterimanya pencairan dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Wilayah Program MBG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan aturan ketat yang melarang seluruh SPPG atau dapur MBG menggunakan dana talangan, sistem utang, pembayaran tempo, maupun dana pribadi untuk menjalankan operasional sebelum dana resmi masuk ke rekening masing-masing.
“Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo tidak diperkenankan,” tegas Eko, Senin (8/6/2026) dikutip dari Lombok Post.
Menurutnya, ketentuan tersebut bersifat mutlak dan wajib dipatuhi seluruh pengelola SPPG. Karena itu, dapur MBG yang belum menerima pencairan dana tidak diperbolehkan menjalankan operasional hingga dana resmi diterima.
“Kalau misalnya belum ada pencairan dana memang tidak diperkenankan untuk operasional,” ujarnya.
Eko menegaskan, keterlambatan pencairan dana bukan disebabkan penghentian program MBG maupun pergantian pimpinan di tingkat pusat. Ia menyebut persoalan tersebut murni akibat kendala teknis dalam proses pencairan dan sistem perbankan.
“Ini beda konteks, ada permasalahan kendala teknis, tidak ada hubungan pergantian pucuk pimpinan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pekan lalu telah dilakukan penarikan data dari sistem yang kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan dana pada Jumat (5/6). Namun setelah dilakukan monitoring, masih ditemukan sejumlah SPPG yang belum menerima transfer dana sehingga seluruh data tersebut langsung dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
“Memang ada yang belum pencairan, itu sudah kami laporkan semua,” ujarnya.
Berdasarkan pendataan BGN NTB per Senin (8/6), terdapat 195 SPPG yang mengajukan penghentian operasional sementara. Rinciannya meliputi Kota Mataram 8 SPPG, Lombok Barat 30 SPPG, Lombok Timur 44 SPPG, Lombok Tengah 42 SPPG, Lombok Utara 14 SPPG, Kota Bima 6 SPPG, Kabupaten Bima 40 SPPG, Dompu 4 SPPG, Sumbawa 2 SPPG, dan Sumbawa Barat 5 SPPG.
Meski demikian, Eko memastikan proses pencairan dana masih terus berlangsung secara bertahap. Sebagian SPPG telah menerima dana, sementara lainnya masih menunggu proses transfer lanjutan.
Diakuinya, keterlambatan pengiriman dana ke rekening SPPG terjadi karena operasional perbankan tutup selama akhir pekan.
“Sabtu dan Minggu kan libur, jadi kita proses sekarang di hari kerja, dan hari ini (8/6) ada pencairan lagi, kita optimalkan semuanya. Makanya kemarin kita lakukan pendataan terus-menerus,” jelasnya.
Terkait dampak terhadap siswa yang pada Senin (8/6) tidak menerima pasokan makanan bergizi akibat jeda operasional, BGN NTB berkomitmen memaksimalkan proses pencairan agar pelayanan kembali normal secepatnya.
Namun, Eko mengingatkan bahwa jatah MBG yang terlewat tidak dapat diakumulasi atau dirapel pada hari berikutnya.
“Nggak bisa dirapel,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada instruksi maupun kebijakan resmi untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia.
Menurut Nanik, Program MBG tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat. Ia membantah informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG.
“Kami menegaskan informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional,” tegasnya melalui siaran resmi.
Nanik mengakui adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Namun, hal tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah untuk terus menjalankan Program MBG yang saat ini terus diperluas guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.
Dengan demikian, penghentian sementara operasional sejumlah SPPG di NTB disebut hanya bersifat sementara akibat keterlambatan pencairan dana dan bukan karena adanya penghentian Program MBG secara nasional.
