Pendidikan untuk Siapa? Kritik Tajam Aji Maman Anggota DPRD NTB dan Suara Dikpora Kota Bima
#KOTA BIMA – Isu pendidikan kembali menjadi sorotan dalam dialog publik bertema
“Pendidikan untuk Siapa? Menakar Arah Kebijakan Walikota Bima” di kegiatan Diskusi Publik yang digelar Eksekutif LMND Kota Bima, Kamis, 16 April 2026. Kegiatan ini menghadirkan juga anggota DPRD NTB, H. M. Aminurlah, sebagai pemateri utama.
Dalam pemaparannya, Bang Aji Maman, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari dua unsur utama, yakni eksekutif dan DPRD, yang memiliki posisi sejajar namun berbeda fungsi.
“Eksekutif menjalankan aturan sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Sementara DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Sebenarnya sama-sama eksekutif karena posisinya yang setara,” tegasnya.
#Soroti Meritokrasi ASN di Dunia Pendidikan
Bang Aji Maman secara khusus mengkritik lemahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di sektor pendidikan.
Ia menilai, tanpa sistem yang berbasis kompetensi dan jenjang karier yang jelas, kualitas pendidikan akan sulit mengalami kemajuan.
“Bagaimana mau mencerdaskan anak bangsa kalau proses menjadi kepala sekolah tidak melalui tahapan yang benar. Harus dari guru, lalu berproses. Kalau ini diabaikan, jangan harap ada kemajuan,” ujarnya.
Menurutnya, praktik pengangkatan jabatan yang tidak berbasis merit berpotensi merusak sistem pendidikan secara keseluruhan, mulai dari manajemen sekolah hingga kualitas pembelajaran.
#Ancaman Bonus Demografi dan Pengangguran
Selain itu, Politisi PAN itu juga menyoroti fenomena bonus demografi di NTB yang dinilai belum diantisipasi secara serius oleh pemerintah daerah.
Setiap tahun, ribuan lulusan perguruan tinggi dihasilkan, namun belum diimbangi dengan kebijakan strategis yang mampu menyerap tenaga kerja.
“Ini bisa menjadi bom waktu. Lulusan kampus terus bertambah, tapi data produksi sarjana saja tidak tersedia secara baik di dinas terkait,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut memaksa sebagian generasi muda kembali ke sektor pertanian tanpa dukungan sistem yang memadai, baik dari sisi akses permodalan, teknologi, maupun pasar.
#Dorong Solusi Konkret dan Peran BUMD
Sebagai solusi, Bang Aji Maman mendorong pemerintah daerah untuk segera membuka lapangan kerja yang berkelanjutan serta membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional.
Menurutnya, BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengakomodasi sektor UMKM, pertanian, hingga jasa.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan konkret. Bukan hanya wacana, tapi langkah nyata yang bisa menjawab tantangan ke depan,” tegasnya.
#Suara Dikpora Kota Bima
Dalam pemaparannya. Kabid Dikdas, Ahmad Yani, S.Pd yang mewakili Kepala Dikpora Kota Bima menyatakan bahwa upaya perbaikan sistem pendidikan terus dilakukan, termasuk pembenahan tata kelola ASN dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Selain itu, Yami menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima, saat ini tidak menggunakan dana BOS untuk menggaji PPPK Paruh Waktu.
"Karena anggaran BOS sesuai arahan Walikota dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah," ujarnya.
Di sisi lain, tren pendidikan menunjukkan bahwa orang tua kini cenderung memilih sekolah berbasis agama.
“Ini menjadi perhatian kami. Penguatan karakter religi menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan ke depan,” jelas Ahmad Yani.
Program yang sedang didorong antara lain:
- Siswa SD ditargetkan menghafal minimal 15 surat dalam Juz 30
- Siswa SMP diharapkan mampu menghafal 30 surat dalam Juz 30
Konsep besar yang diusung adalah “Sekolahku Surgaku”, sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, religius, dan berkarakter.
#Revitalisasi Sekolah dan Pembenahan Sistem
Dikpora Kota Bima juga menargetkan revitalisasi 30 sekolah pada tahun ini, sebagai bagian dari pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
Selain itu, pembenahan dilakukan pada berbagai aspek:
- Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah
- Inovasi kurikulum
- Penanganan siswa melalui berbagai program pembinaan
#Butuh Kebijakan Strategis dan Berani
Yani menambahkan, dialog publik ini menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan di Kota Bima masih membutuhkan langkah strategis yang lebih berani, terutama di tengah tantangan pemangkasan anggaran pusat dan meningkatnya angka pengangguran.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci untuk memastikan pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing. (#RED/AI/Mawardy)
#BACA JUGA:
Pendidikan untuk Siapa? Juwaidin: Untuk Semua, Tapi Masalahnya Ada di Kualitas Guru
#LINK:
https://www.facebook.com/share/p/1NwAhY9aRw/
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#MengawalBimaDenganFakta
#PendidikanUntukSiapa
#KotaBima
#DPRDNTB
#BangAjiMaman
#KritikPendidikan
#MeritokrasiASN
#ReformasiPendidikan
#BonusDemografi
#LapanganKerja
#BUMDProfesional
#IsuPendidikan
