Pendidikan untuk Siapa? Kawan Lama Juwaidin: Untuk Semua, Tapi Masalahnya Ada di Kualitas Guru

#KOTA BIMA – Pendidikan sejatinya diperuntukkan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Hal itu ditegaskan oleh DR. Juwaidin, S.Pd., M.Pd., dalam sebuah dialog publik yang digelar Eksekutif LMND kota Bima yang membahas arah kebijakan pendidikan di Kota Bima, Kamis, 16 April 2026.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya untuk kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh manusia tanpa memandang latar belakang sosial.

“Pendidikan itu untuk semua, untuk rakyat jelata, untuk seluruh manusia di muka bumi,” tegas mantan aktivis LMND di era reformasi lalu.

Namun di balik idealisme tersebut, Juwaidin menilai persoalan utama pendidikan saat ini bukan lagi pada konsep, melainkan pada implementasi—terutama kualitas sumber daya guru.

#Anggaran Sudah Ada, Tapi Belum Optimal

Ia menjelaskan bahwa secara konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar telah mengatur bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen.

Baik di tingkat nasional maupun daerah, ketentuan ini sebenarnya sudah terpenuhi.

Namun persoalannya, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh satu kementerian. Selain Kementerian Pendidikan, terdapat juga Kementerian Agama dan lembaga pendidikan kedinasan yang ikut mengelola sektor pendidikan.

Akibatnya, distribusi anggaran ke daerah menjadi terbatas.

Di tingkat daerah sendiri, 20 persen APBD yang dialokasikan untuk pendidikan sebagian besar terserap untuk gaji dan kebutuhan rutin.

“Artinya anggaran itu sebenarnya cukup, tinggal bagaimana dimaksimalkan untuk sarana-prasarana, kesejahteraan guru, dan kualitas pembelajaran,” jelasnya.

#IPM Tinggi, Tapi Kompetensi Guru Masih Rendah

Juwaidin mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bima berada di posisi kedua setelah Kota Mataram. Namun capaian ini tidak sejalan dengan kualitas kompetensi guru.

Nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) Kota Bima masih tergolong rendah, bahkan berada di angka 8 dari 10 indikator yang belum optimal.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan.

“Susah meningkatkan kualitas guru kalau jabatan di dunia pendidikan masih dipengaruhi kepentingan politik,” ujarnya.

#Meritokrasi vs Kepentingan Politik

Menurut Juwaidin, praktik penempatan jabatan berbasis kedekatan politik masih menjadi persoalan nasional.

Ia tidak menampik bahwa politik tetap memiliki peran, namun harus ditempatkan pada posisi yang tidak merusak substansi pendidikan.

“Boleh ada pertimbangan politik, tapi jangan sampai menciderai kualitas pendidikan. Substansi harus tetap diutamakan,” tegasnya.

Ia juga menagih komitmen kepala daerah untuk benar-benar menerapkan meritokrasi dalam sektor pendidikan.

#Masalah Utama Ada pada Guru

Dalam pandangannya, akar persoalan pendidikan Indonesia terletak pada kualitas guru.

“Kalau gurunya tidak beres, jangan harap pendidikan kita maju,” katanya lugas.

Ia menyoroti masih rendahnya tingkat kelulusan uji kompetensi guru serta lemahnya penguasaan empat kompetensi dasar, termasuk kompetensi sosial.

Fenomena lain yang disorot adalah perubahan sikap sebagian guru setelah lulus PPPK.

“Sebelum lulus biasa saja, setelah lulus justru berubah sikap, padahal kompetensinya belum tentu meningkat,” kritiknya.

#Rekrutmen Guru dan Kampus Harus Diperketat

Juwaidin juga menyoroti lemahnya sistem rekrutmen mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya di Bima.

Ia mengkritik kampus yang hanya mengejar kuantitas tanpa seleksi ketat terhadap calon mahasiswa.

Bahkan, ada fenomena lulusan SMK teknik yang justru masuk ke jurusan keagamaan tanpa dasar yang memadai.

“Perguruan tinggi harus selektif. Jangan asal terima mahasiswa,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya intervensi pemerintah daerah melalui subsidi silang agar kualitas pendidikan tinggi tetap terjaga.

#Kesejahteraan Guru Harus Naik, Tapi Sejalan dengan Kinerja

Dari sisi kesejahteraan, Juwaidin mengungkapkan bahwa pendapatan guru di Indonesia masih sangat bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp10 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, gap tersebut sangat jauh:

- Luxembourg: sekitar Rp2 miliar per bulan

- Finlandia: sekitar Rp70 juta

- Swiss: sekitar Rp80 juta

- Malaysia: Rp8–15 juta

Ia mendorong agar gaji guru di Indonesia bisa mencapai Rp15 juta per bulan, namun harus diikuti dengan peningkatan kualitas.

“Gaji boleh naik, tapi harus berbanding lurus dengan kinerja, pemahaman kurikulum, dan kemampuan mengajar,” jelasnya.

#Seruan untuk Gerakan Mahasiswa

Dalam forum tersebut, Juwaidin juga menyinggung peran organisasi mahasiswa seperti LMND.

Ia menekankan bahwa gerakan mahasiswa harus berbasis pada pemahaman isu yang utuh dan strategi yang jelas.

“Bukan soal jumlah massa, tapi kualitas gerakan. LMND harus kuat secara ideologis dan strategis,” kata Calon Ketua PGRI Kabupaten Bima itu.

#Penutup

Juwaidin yang di masa mudanya akrab disapa Kawan Galang Wera itu menegaskan bahwa perbaikan pendidikan tidak cukup hanya dengan anggaran, tetapi harus dimulai dari pembenahan sistem, kualitas guru, dan komitmen politik yang berpihak pada substansi.

“Kalau meritokrasi dijalankan dan kualitas guru diperbaiki, pendidikan ideal itu bukan hal mustahil,” pungkasnya. (#RED/AI/Mawardy)

#BACA JUGA:

Dialog Publik LMND Kota Bima:

“Pendidikan untuk Siapa?” Menakar Arah Kebijakan Wali Kota

#LINK:

https://www.facebook.com/share/p/1aunmTNUPr/

📷: Dok. Metromini Media/AI

#MetrominiMedia

#MengawalBimaDenganFakta

#KotaBima

#PendidikanBima

#DialogPublik

#LMND

#PendidikanUntukSemua

#KualitasGuru

#Meritokrasi

#ReformasiPendidikan

#SuaraRakyat

#BimaHariIni

#IsuPendidikan

#GuruIndonesia

#PendidikanNasional