Aset Daerah Kota Bima Bermasalah, Bima Institute Desak Transparansi dan Harus Dibuka!

#KOTA BIMA - BIMA INSTITUTE merilis pernyataan bahwa Kota Bima hari ini tidak sedang baik-baik saja. Bukan karena bencana alam, tetapi karena tata kelola aset daerah yang carut-marut dan penuh tanda tanya.

Aset daerah adalah milik rakyat. Ia bukan ruang gelap yang bisa dikelola tanpa kejelasan, apalagi menjadi celah bagi kepentingan segelintir pihak. Ketika status aset tidak jelas, klaim saling bertabrakan, dan pengelolaan jauh dari prinsip transparansi, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik.

Kami memandang ini bukan sekadar persoalan administratif. 

"Ini adalah persoalan serius yang menyangkut akuntabilitas pemerintahan dan masa depan pembangunan daerah," tulis akun Bima Institut dalam pernyataan sikapnya, Selasa (21/4/2026).

Karena itu, kami mendesak:

• Wali Kota Arahman Abidin untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik

• Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan dan penelusuran jika terdapat indikasi pelanggaran

• Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit menyeluruh

• Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan aparat penegak hukum lainnya bertindak tegas tanpa kompromi

"Tidak boleh ada yang kebal hukum. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Transparansi adalah hak rakyat. Akuntabilitas adalah kewajiban pemimpin," tegasnya. (#RED/AI/Mawardy)

📷: Dok. Metromini Media/AI

#MetrominiMedia

#BeraniLugas

#SelamatkanAsetDaerah

#TransparansiUntukRakyat

#BimaHarusBersih

#AuditAsetSekarang

#BongkarAsetBermasalah

#KawalAsetPublik

#RakyatButuhJawaban

#LawanKorupsi

#BimaBukanUntukSegelintir

#BukaDataPublik

#UsutTuntas

#JanganMainAset

#AsetUntukRakyat

#GerakanBersihBima