Amahami Disorot, Wawan Wiranto, SH: “Bima dalam Kepungan Oligarki Lokal”
#MATARAM — Ketua Persatuan Pemuda NTB, Wawan Wiranto, angkat suara keras terkait dugaan kasus reklamasi ilegal di pesisir Pantai Amahami, Kota Bima, yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Ia menilai praktik kekuasaan di daerah telah bergeser menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Wawan Wiranto, kondisi di Kota dan Kabupaten Bima saat ini menunjukkan gejala serius. Kekuasaan politik diduga dikuasai oleh oligarki lokal yang menjelma menjadi pejabat publik.
“Bima dalam kepungan bahaya oligarki lokal yang menjelma menjadi kepala daerah,” tegasnya, Senin, 20 April 2026.
Ia menuding adanya persekongkolan terorganisir yang melibatkan elit pemerintahan daerah, mulai dari Bupati hingga Walikota, dalam proyek reklamasi pesisir Amahami yang dinilai cacat prosedural.
#Dugaan Manipulasi Regulasi
Wawan menyebut, regulasi dan undang-undang seolah hanya dijadikan formalitas. Di ruang publik, pejabat berbicara soal kepatuhan hukum, namun di balik layar justru diduga melanggar aturan itu sendiri.
“Regulasi hanya tinta di atas kertas bagi mereka. Bisa diubah, dimanipulasi, demi kepentingan kelompok,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun status lahan reklamasi disebut masih bermasalah secara prosedural, proyek tersebut tetap berjalan.
#Perkembangan di Kejati NTB
Berdasarkan informasi yang beredar, pada 16 April 2026, pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Aspidsus disebut telah memeriksa sedikitnya 20 saksi terkait kasus ini. Bahkan, nama sejumlah pejabat daerah disebut-sebut dalam pusaran dugaan kepemilikan lahan pesisir tersebut.
Namun, Wawan mempertanyakan langkah lanjutan aparat penegak hukum.
“Kenapa kepala daerah belum juga dipanggil? Ada apa dengan Kejati NTB?” katanya.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap institusi tersebut, menuding adanya indikasi keberpihakan atau permainan di balik penanganan kasus.
#Desakan ke Presiden
Wawan juga menyeret perhatian pusat dengan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan.
“Kalau ini bukan perintah presiden, maka harus segera ditindak. Tapi kalau ini dibiarkan, publik bisa menilai buruk sampai ke pusat kekuasaan,” tegasnya.
#Seruan untuk Masyarakat
Wawan menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat Bima dan publik luas untuk lebih kritis terhadap kondisi daerahnya masing-masing.
“Ini momentum bagi rakyat untuk mempertanyakan kepastian hukum. Jangan biarkan hukum dipermainkan oleh kekuasaan,” katanya.
#Catatan Redaksi:
Kasus reklamasi Amahami menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian aparat akan menentukan apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan—atau justru tunduk pada kekuasaan. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #Amahami #Bima #OligarkiLokal #PenegakanHukum #NTB
