Pelantikan Pejabat di Kabupaten Bima Diwarnai Protes, Kabag Prokopim Suryadin: Itu Dinamika yang Biasa Terjadi
BIMA | Rabu, 22 Juli 2026 – Pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima pada Rabu (22/7/2026) sempat diwarnai aksi protes dari sejumlah pihak. Aksi tersebut menjadi sorotan setelah foto dan video kerumunan massa di sekitar Kantor Bupati Bima beredar luas di media sosial.
Berdasarkan informasi yang berkembang, sejumlah orang yang mengaku sebagai tim sukses pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima, Ady Mahyudi–dr. Irfan, menyampaikan kekecewaan lantaran beberapa nama yang mereka usulkan tidak masuk dalam daftar pejabat yang dilantik. Di saat yang sama, beredar pula informasi mengenai penolakan terhadap pelantikan kepala sekolah oleh sejumlah pihak dari Kecamatan Woha.
Meski demikian, pelantikan tetap berlangsung sesuai agenda dengan pengamanan dari Satpol PP dan aparat keamanan lainnya sehingga situasi tetap kondusif.
Menanggapi dinamika tersebut, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S., M.Si., menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan hal yang lumrah dalam setiap proses pelantikan pejabat.
"Yang disampaikan tersebut merupakan dinamika yang biasa terjadi," kata Suryadin.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pejabat yang dilantik pada kesempatan siang hari tersebut, baik jabatan struktural Eselon II, Eselon III, maupun Eselon IV, serta 264 kepala sekolah SMP dan TK, sudah melewati pembahasan secara cermat oleh Tim Baperjakat dan telah mendapatkan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.
Menurut Suryadin, seluruh proses pelantikan telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme administrasi kepegawaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pejabat yang dilantik telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pelantikan tersebut mencakup pejabat struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, serta 264 kepala sekolah jenjang TK dan SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Pemerintah Kabupaten Bima berharap masyarakat menyikapi berbagai informasi yang beredar secara bijak dan menunggu penjelasan resmi dari pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. (RED)
MetrominiMedia
Berani & Lugas
