Temui Massa Aksi MBG, Gubernur NTB Tegas Sentil Pengelola SPPG: Jangan Cari Untung dari Hak Gizi Anak
MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memberikan peringatan keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih diduga mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menemui langsung ribuan massa aksi yang menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG di Mataram, Senin (22/6/2026).
Dalam keterangannya, Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya praktik pencarian keuntungan di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya tahu dan saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada SPPG yang mencari margin atau keuntungan tambahan dari bahan baku. Akhirnya kualitas makanan menjadi menurun,” tegas Iqbal di hadapan massa.
Menurutnya, program MBG merupakan program strategis yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi.
“Setiap rupiah yang dialokasikan untuk program ini harus kembali kepada kualitas makanan dan pemenuhan gizi anak-anak, bukan untuk memperkaya pihak tertentu,” ujarnya.
Gubernur NTB itu meminta seluruh pengelola SPPG menghentikan praktik mengambil margin di luar ketentuan. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat meluruskan niat dalam menjalankan amanah negara tersebut.
“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” kata Iqbal.
Iqbal menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak mana pun yang bermain curang dalam program pemenuhan gizi anak. Bahkan, ia siap meminta tindakan tegas apabila pelanggaran serupa masih ditemukan.
“Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menindak serta menutup SPPG yang melakukan itu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan memperketat pengawasan pelaksanaan MBG demi memastikan kualitas makanan dan hak gizi anak-anak tetap terjaga. (RED)
