Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima Gelar Aksi May Day, Soroti Pendidikan hingga Kebijakan Daerah
#BIMA – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima yang terdiri dari sekitar 12 organisasi kepemudaan (OKP) akan menggelar aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Senin, 4 Mei 2026 besok.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi bersama yang tertuang dalam notulen rapat, dengan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perjuangan, mulai dari persoalan pendidikan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah.
Ardian dari LMND Kota Bima mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan sedikitnya belasan isu utama yang akan disuarakan dalam aksi.
“Hasil pemetaan kami menunjukkan berbagai persoalan mendasar, seperti praktik jual beli ijazah, evaluasi PT dan KIP, hingga keberadaan aset daerah yang belum jelas. Selain itu, BUMD juga belum memiliki arah terkait sentralisasi aset,” ujar Ardian yang juga Ketua LMND Kota Bima dalam rapat telah, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk mengaktifkan kembali BUMD di Kota dan Kabupaten Bima serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pendidikan.
Sementara itu, Ainun menilai kondisi demokrasi saat ini belum berjalan dengan baik, terutama ketika aksi masyarakat tidak mendapatkan kepastian kebijakan yang melindungi hak demokratis.
“Demokrasi menjadi kacau ketika tidak ada kepastian kebijakan yang menjamin hak dalam menyampaikan pendapat. Perlu ada legitimasi hukum yang jelas dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Ainun.
Pandangan lain disampaikan Afdhol yang menilai bahwa secara struktural desa sebenarnya memiliki kewenangan penuh, namun implementasinya belum maksimal.
“Desa sudah diberi kewenangan penuh oleh pusat, tetapi pengelolaannya masih belum optimal. Padahal desa seharusnya mampu mengatur dirinya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Naga dari unsur BEM menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilai hanya berfokus pada aspek administratif.
“Pembahasan soal desa sering hanya sebatas administrasi, tanpa melihat kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Ainun juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dinilai belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi desa.
“Daerah cenderung tidak melakukan evaluasi secara serius, padahal masyarakat desa yang merasakan langsung dampaknya,” tambahnya.
Aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WITA dengan titik kumpul di UNSWA dan dilanjutkan dengan long march menuju kantor DPRD Kota dan Kabupaten Bima.
Adapun tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut meliputi:
1. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berorientasi kerakyatan
2. Menghentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat
3. Mendesak pemerintah daerah menerbitkan peraturan turunan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani
4. Mendesak pembayaran gaji P3K paruh waktu
5. Perbaikan sekolah satu atap tingkat SD-SMP
6. Evaluasi praktik pendidikan di Kota dan Kabupaten Bima
7. Mengaktifkan kembali BUMD
8. Perbaikan jalan daerah dan infrastruktur jaringan
9. Pengadaan lampu jalan
10. Evaluasi program MBG hingga tingkat daerah
11. Penertiban tambak udang tanpa izin operasional dan AMDAL
12. Kejelasan izin galian C di wilayah desa
13. Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui DPPA
Aksi ini menjadi bentuk konsolidasi Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima dalam mendorong perubahan kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MayDay2026
#AksiMayDay
#AliansiMahasiswaBima
#RakyatBimaBersuara
#LMND
#BimaBergerak
#SuaraRakyat
#TolakKetidakadilan
#PendidikanGratis
#HidupMahasiswa
#HidupRakyat
#ReformasiKebijakan
#BimaBangkit
#GerakanMahasiswa
#BeraniDanLugas
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.