Cipayung Plus Dompu Desak Evaluasi Total Tata Kelola MBG, Sampaikan Delapan Tuntutan Strategis
Dalam orasinya, massa aksi mendesak DPRD Kabupaten Dompu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua PC IMM Dompu, Amin Rais, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari niat pemerintah, tetapi juga dari kualitas tata kelola dalam pelaksanaannya.
"Kami mendesak DPRD Kabupaten Dompu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari potensi penyimpangan," tegas Amin.
Ia juga meminta pengawasan MBG melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum hingga masyarakat sipil, sehingga pelaksanaan program berjalan secara terbuka dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, Ketua EK LMND Dompu, Abi, menyoroti pentingnya manfaat ekonomi dari Program MBG bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebutuhan pangan dalam program tersebut berasal dari petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di Kabupaten Dompu sehingga program tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
Di tingkat nasional, Ketua PMII Dompu, Faisal, menyampaikan sejumlah tuntutan strategis. Di antaranya penolakan terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi, penolakan terhadap Dwifungsi TNI dan revisi UU Polri yang dinilai berpotensi mengurangi supremasi sipil, serta mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.
Sementara Ketua HMI MPO Cabang Dompu Raya, Ilham, menekankan pentingnya pemberantasan narkotika, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual, stabilisasi harga LPG 3 kilogram sesuai HET, peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu, hingga percepatan pembangunan infrastruktur serta penertiban aset daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kabupaten Dompu juga menegaskan bahwa apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG, maka seluruh proses hukum harus ditegakkan secara profesional tanpa pandang bulu. Setiap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan maupun anggaran negara harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Delapan Tuntutan Cipayung Plus Dompu:
1. Evaluasi total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Menolak kenaikan harga BBM non-subsidi.
3. Menolak Dwifungsi TNI dan revisi UU Polri yang mengancam supremasi sipil.
4. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
5. Memperkuat pemberantasan narkotika.
6. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
7. Menstabilkan harga LPG 3 kilogram sesuai HET serta memperhatikan kesejahteraan honorer dan PPPK paruh waktu.
8. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan penertiban aset daerah.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi, pembacaan tuntutan, dan pengawalan aparat keamanan. Cipayung Plus berharap seluruh aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (RED)
