Sunardi HB Soroti Penurunan 16 Kepsek di Kota Bima: “Diduga Inkonsitusional, Harus Dilawan Secara Hukum”

#KOTA BIMA – Polemik penurunan jabatan kepala sekolah di Kota Bima semakin memanas. Tokoh masyarakat yang juga politisi senior, Sunardi HB, angkat bicara dan menilai proses penurunan 16 kepala sekolah menjadi guru patut dipertanyakan secara hukum.

Menurut Sunardi, kebijakan tersebut diduga kuat tidak konstitusional dan berpotensi melanggar prinsip tata kelola ASN yang berbasis merit sistem. Ia menegaskan, dari total 16 kepala sekolah yang diturunkan, 8 di antaranya telah mengantongi sertifikat calon kepala sekolah (cakep), yang seharusnya menjadi indikator kompetensi dan kelayakan jabatan.

“Ini bukan sekadar mutasi biasa. Ada indikasi kuat prosesnya tidak sesuai aturan. Apalagi sebagian sudah bersertifikat cakep, itu jelas punya legitimasi kompetensi,” tegas Sunardi, Sabtu (18/4/2026)

Lebih lanjut, ia mendorong para kepala sekolah yang terdampak untuk tidak tinggal diam. Sunardi menyarankan agar mereka segera menempuh jalur resmi dengan melayangkan surat ke Badan Kepegawaian Negara (BAKN) guna meminta klarifikasi dan evaluasi terhadap keputusan tersebut.

Ia juga menyinggung adanya dugaan serius bahwa penurunan nilai kinerja kepala sekolah dilakukan secara sengaja, sebagai bagian dari skenario administratif untuk memenuhi syarat penurunan jabatan.

“Kalau benar nilai kinerja itu dibuat-buat atas pesanan, ini sangat berbahaya. Itu berarti ada penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Pernyataan ini memperkuat dugaan sebelumnya terkait adanya intervensi dalam sistem penilaian kinerja, yang menjadi dasar formal dalam pemberhentian kepala sekolah.

Sunardi menegaskan, langkah hukum menjadi penting agar persoalan ini tidak menjadi preseden buruk dalam manajemen ASN, khususnya di sektor pendidikan.

“Kalau dibiarkan, ini bisa merusak sistem. ASN harus dilindungi dari praktik-praktik yang tidak adil,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Bima maupun pihak terkait atas tudingan tersebut.

Aktivis senior di Kota Bima itu pun menilai, polemik ini harus segera ditangani secara transparan dan akuntabel, guna menjaga integritas birokrasi serta kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. (#RED/AI/Mawardy)

#BACA JUGA:

Mutasi Kontroversial Kepsek di Kota Bima: 16 Orang Diturunkan, Dugaan Intervensi dan Manipulasi Penilaian Mencuat

#LINK:

https://www.facebook.com/share/p/1G4KmVaJLN/

📷: Dok. Metromini Media/AI

#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #KotaBima #Kepsek #ASN #SunardiHB #BAKN #MeritSystem #Transparansi #Pendidikan