BULOG BIMA GAS SERAP JAGUNG, DUA SKEMA DIBUKA — PETANI MASIH SOROT HARGA DAN KEADILAN AKSES

#KOTA BIMA — Perum Bulog Cabang Bima mulai tancap gas mempercepat penyerapan hasil panen jagung petani. Dua skema pembelian disiapkan sebagai solusi atas kendala teknis yang selama ini kerap menghambat penjualan di tingkat petani.

Pimpinan Bulog Bima, Alfan Ghazali, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan respons langsung terhadap realitas di lapangan.

“Tidak boleh ada lagi alasan jagung menumpuk. Kami siapkan dua opsi agar petani bisa langsung jual,” tegasnya, Senin (20/4/2026).

Dua Skema, Satu Tujuan: 

Skema pertama, Bulog menerima jagung dalam kemasan karung 70 kilogram dengan kadar air maksimal 14 persen. Pengemasan wajib menggunakan jahitan mesin untuk menjaga kualitas dan memudahkan distribusi gudang.

Namun Bulog juga membuka pintu realistis.

Skema kedua memperbolehkan jagung dijual secara curah tanpa kemasan, dengan syarat kadar air tetap 14 persen. Opsi ini dinilai lebih berpihak pada petani kecil yang tidak memiliki fasilitas packing.

#Harga Jadi Titik Kritis

Meski skema sudah dilonggarkan, persoalan klasik belum selesai: harga.

Di lapangan, petani masih mengeluhkan sulitnya menjual jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 

Mereka menuntut agar standar harga tidak hanya berlaku di Bulog, tapi juga mengikat pembeli swasta.

Tanpa itu, disparitas harga tetap terjadi — dan petani lagi-lagi berada di posisi paling lemah.

#Negara Hadir, Tapi Harus Konsisten

Langkah Bulog ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa negara mulai hadir dalam persoalan mendasar petani: akses pasar dan kepastian pembelian.

Namun satu hal yang tidak boleh diabaikan, pengawasan.

Tanpa kontrol ketat, kebijakan bagus di atas kertas bisa mandek di lapangan.

Jika implementasi berjalan konsisten, maka satu hal pasti:

panen raya tak lagi identik dengan harga jatuh.

#DUA SUARA DARI LAPANGAN: 

Kebijakan Perum Bulog Cabang Bima yang membuka dua skema pembelian jagung menuai beragam respons. Di satu sisi, Bulog menyatakan tidak ada alasan jagung menumpuk. Di sisi lain, suara dari lapangan justru memunculkan keraguan.

Dua warga, Boy KC dan Ipul, menyampaikan pandangan berbeda yang sama-sama mengarah pada satu titik: implementasi.

#Boy KC: Harapan pada Amanah dan Harga Presiden

Boy KC memilih nada optimistis, namun tetap kritis. Ia berharap kebijakan Bulog benar-benar dijalankan sesuai amanah jabatan.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar serapan, tetapi harga yang tidak sesuai dengan instruksi Presiden.

“Petani masih kesulitan menjual hasil panen mendekati harga yang ditetapkan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026)

Narasi Boy sejalan dengan bagian akhir kebijakan Bulog sebelumnya — bahwa harga (HPP) masih menjadi titik krusial yang belum sepenuhnya berpihak ke petani.

#Ipul: Kritik Keras, Akses Tidak Merata

Berbeda dengan Boy, Ipul melontarkan kritik lebih tajam.

Ia menilai pernyataan Bulog hanya terdengar baik di media, namun tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

“Yang punya akses yang diakomodir. Petani kecil tetap kesulitan,” tegasnya.

Ipul juga mempertanyakan transparansi dan batasan serapan:

Apakah ada kuota?

Siapa yang diprioritaskan?

Sampai kapan Bulog menyerap hasil panen?

Ipul menyoroti akses belum merata dan transparansi lemah. Artinya, persoalan bukan lagi pada skema — tapi pada eksekusi.

Catatan Kritis

Jika benar serapan dibuka luas, maka, data serapan harus transparan, distribusi pembelian harus merata. Tidak boleh ada “petani prioritas” berdasarkan akses.

Jika tidak, maka satu hal yang pasti, narasi serapan hanya akan kuat di media, tapi lemah di lapangan. (#RED/AI/Mawardy)

📷: Dok. Metromini Media/AI

#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #BulogBima #SerapanJagung #PetaniJagung #HargaPetani #KritikPublik #Transparansi #KebijakanPublik #BimaNTB