Keluhan Penerima Beras Kembali Muncul, Warga Paruga Soroti Data Bantuan yang Diduga Tak Tepat Sasaran
KOTA BIMA | Senin, 24 Agustus 2026 – Keluhan warga terkait penyaluran bantuan pangan berupa beras kembali mencuat di Kota Bima. Setelah sebelumnya muncul persoalan warga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan, kini warga Kelurahan Paruga kembali menyoroti dugaan penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga melalui percakapan dan media sosial. Warga mempertanyakan sistem pendataan penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Salah seorang warga menyebut, di Kelurahan Paruga, khususnya RT 05 RW 02, terdapat warga yang disebut menerima bantuan dari tahun ke tahun. Padahal, menurut pengakuan warga, masih terdapat keluarga lain yang kondisi ekonominya lebih memprihatinkan.
“Itu terjadi di Kelurahan Paruga, RT 05 RW 02. Yang terima orang itu saja dari tahun ke tahun. Padahal ada yang lebih miskin dari itu. Kalau memang banyak keluarga miskin, kenapa tidak bantuannya bisa diterima secara bergilir tiap tahunnya,” demikian keluhan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan serupa juga diarahkan pada penerima bantuan di wilayah RT 03 RW 01. Warga mempertanyakan adanya penerima yang disebut memiliki kondisi ekonomi lebih baik, termasuk tinggal di rumah bertingkat dan disebut memiliki lebih dari satu rumah.
“Sementara di RT 03 RW 01 yang terima bantuan bisa dibilang kaya, rumah lantai dua dan lebih dari satu rumah,” ungkap warga tersebut.
Warga meminta agar petugas tidak hanya mengandalkan data administrasi atau laporan dari lingkungan. Mereka berharap pemerintah turun langsung melakukan verifikasi terhadap kondisi riil masyarakat.
“Lebih lengkapnya bisa langsung tanya warga di belakang Mixue Paruga, masuk gang sebelah Mixue,” ujar sumber tersebut, sembari meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Keluhan mengenai ketidaktepatan sasaran bantuan juga muncul di media sosial. Seorang warga dengan akun DE Gindi menilai pendataan penerima manfaat perlu dievaluasi secara serius.
“Datanya aneh, penerima manfaat jauh dari yang namanya kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem. Warga yang punya rumah berlantai dua dapat undangan menerima beras, sementara di sekitar rumah itu ada janda-janda miskin, bahkan satu rumah ditempati dua sampai tiga kepala keluarga,” tulisnya.
Ia meminta petugas turun langsung melakukan pendataan ulang agar dapat menilai kondisi ekonomi warga secara faktual.
“Jangan hanya menerima dokumen dan laporan dari RT saja,” tulisnya.
Data Penerima Disebut Terus Diperbarui
Sebelumnya, pihak terkait menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar diminta datang ke kantor lurah masing-masing. Warga dapat mengajukan pembaruan data dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, bukti pembayaran listrik dan dokumen pendukung lainnya.
Pendataan penerima disebut melibatkan RT, RW, pihak kelurahan hingga Dinas Sosial. Data tersebut selanjutnya diperbarui dan diintegrasikan dengan sistem kependudukan serta basis data pemerintah.
Untuk program bantuan pangan beras, Kota Bima disebut memiliki 15.070 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk alokasi Juli, Agustus dan September 2026. Setiap PBP dijadwalkan menerima 30 kilogram beras untuk tiga alokasi, dengan total penyaluran mencapai sekitar 452.100 kilogram beras.
Data penerima juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan alokasi sebelumnya. Namun, munculnya kembali berbagai keluhan warga menunjukkan persoalan utama bukan hanya jumlah penerima, melainkan ketepatan data dan kesesuaian penerima dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Warga Desak Verifikasi Lapangan
Masyarakat kini berharap proses pembaruan data tidak berhenti pada pengumpulan berkas administrasi. Pemerintah diminta melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah, terutama terhadap penerima yang selama bertahun-tahun terus mendapatkan bantuan.
Warga juga mempertanyakan apakah masyarakat yang sebelumnya tercoret atau belum terdaftar masih memiliki peluang memperoleh bantuan beras setelah datanya diperbaiki.
Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, masih terdapat kesempatan pembaruan data pada periode berikutnya, termasuk kemungkinan penyesuaian penerima untuk alokasi Oktober hingga Desember. Namun, warga berharap perbaikan tersebut benar-benar dilakukan secara objektif.
Keluhan yang terus bermunculan menjadi pekerjaan rumah bagi RT, RW, kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan serta Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam mekanisme penyaluran bantuan pangan.
Sebab, apabila warga yang dinilai mampu terus tercatat sebagai penerima, sementara keluarga miskin, janda, penyandang disabilitas dan warga dengan kondisi ekonomi rentan justru tidak masuk daftar, maka tujuan bantuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dapat dipertanyakan.
Metromini Media masih berupaya mengonfirmasi kembali pihak Kelurahan Paruga, Dinas Sosial Kota Bima, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima serta Perum Bulog terkait keluhan terbaru warga dan mekanisme evaluasi data penerima bantuan.
Redaksi Metromini Media
"Berani & Lugas"
