Usai Viral Dugaan Kejanggalan SPMB SMAN 1 Mataram, Kadis Dikpora NTB Beri Klarifikasi Soal Jalur Domisili dan Verifikasi KK
Dr. Syamsul Hadi menegaskan bahwa pelaksanaan teknis SPMB sepenuhnya menjadi kewenangan panitia sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Ia mengatakan, berbagai persoalan yang kini dipersoalkan masyarakat sebenarnya telah beberapa kali dijelaskan, baik kepada wartawan, DPRD NTB, maupun Ombudsman NTB.
"Panitia memiliki masing-masing tupoksi. Beberapa masalah yang dikonfirmasi ke saya sudah sering saya jawab ke beberapa teman jurnalis, bahkan juga dalam rapat dengan DPRD serta pertanyaan dari Ombudsman yang datang ke Dikpora," ujar Dr. Syamsul Hadi kepada Metromini Media, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, sebagian besar pengaduan berasal dari masyarakat yang merasa anaknya berhak diterima melalui jalur prestasi maupun jalur domisili, namun tidak lolos seleksi.
Terkait jalur domisili yang menjadi sorotan publik, Dr. Syamsul Hadi mengungkapkan bahwa memang terdapat laporan mengenai dugaan penggunaan alamat fiktif dalam Kartu Keluarga (KK). Namun, ia menegaskan panitia sekolah hanya memiliki kewenangan memverifikasi dokumen berdasarkan KK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
"Panitia sekolah menjawab bahwa KK diverifikasi berdasarkan KK yang diterbitkan lembaga berwenang. Tentu panitia tidak berwenang menyimpulkan apakah alamat dalam KK tersebut benar atau tidak, karena KK diterbitkan oleh lembaga yang berwenang," jelasnya.
Ia juga menceritakan pernah dihubungi oleh seorang warga yang mengaku anaknya tidak diterima di SMAN 1 Mataram meskipun berdomisili dekat dengan sekolah tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Dr. Syamsul Hadi mengaku meminta yang bersangkutan mengirimkan bukti pendaftaran beserta Kartu Keluarga agar dapat dilakukan pengecekan.
"Saya minta kepada yang bersangkutan kirim data pendaftaran dan KK untuk diverifikasi, apakah benar sesuai. Namun yang bersangkutan tidak mau memberikan data tersebut. Sebaliknya, ia meminta semua data SPMB SMAN 1 Mataram," katanya.
Menurutnya, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena dirinya bukan panitia teknis maupun operator sistem SPMB.
"Saya bukan panitia teknis dan juga bukan operator, sehingga tentu tidak bisa langsung memberikan seluruh data tersebut," tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi akhirnya terhenti karena pertanyaan yang sama terus berulang. Setelah itu, dirinya disebut menghindar dan persoalan tersebut kemudian menjadi viral di media sosial.
"Pertanyaan terus berulang dan akhirnya tidak saya jawab, lalu diviralkan seolah-olah saya kabur. Saya menghormati setiap pendapat, tetapi hendaknya disampaikan dengan norma yang sesuai dengan budaya kita," ujarnya.
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan unggahan yang menantang Kepala Dinas Dikpora NTB membuka data lengkap penerimaan siswa SMAN 1 Mataram.
Unggahan tersebut memicu berbagai komentar masyarakat, termasuk dugaan adanya ketidaksesuaian penerapan jalur domisili. Namun, hingga kini belum ada hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam proses SPMB di SMAN 1 Mataram.
Metromini Media masih membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, termasuk panitia SPMB, pihak SMAN 1 Mataram, masyarakat yang mengajukan keberatan, maupun instansi berwenang lainnya, guna menjaga keberimbangan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (RED)
METROMINI MEDIA
"Berani & Lugas"
